SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pilkada juga menyiratkan perlunya peningkatan efektivitas gubernur, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, tidak memiliki landasan konstitusi.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris di Jakarta Jumat (22/6) mengatakan, wacana pemilihan gubernur oleh DPRD dalam Rancangan Undang-undang Pilkada yang sedang dibahas oleh DPR saat ini, menunjukkan adanya penafsiran ganda atas konstitusi. Sebab Pasal 18 ayat 4 ; Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis.
Syamsuddin Haris menambahkan, Naskah akademik RUU Pilkada juga menyiratkan perlunya peningkatan efektivitas gubernur, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, tidak memiliki landasan konstitusi.
Status gubernur sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah, masih dimungkinkan dipilih langsung bersama-sama dengan bupati/walikota sebagai kepala daerah otonom.[dtc/hen]