SOLO — Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terancam dikenai sanksi hingga pemecatan dari korps Kopri. Hal ini jika terbukti menjadi juru kampanye (jurkam) atau terlibat politik praktis dalam pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang.
Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo ketika dijumpai wartawan di sela-sela agenda pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan Kota (Musrenbangkot) di Solo Tehno Park (STP), Sabtu (23/3/2013), mengingatkan PNS untuk tetap menjaga netralitas selama gelaran Pilgub nanti. PNS harus mematuhi aturan yang ada.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“PNS tidak boleh jadi Jurkam. Apalagi dengan menggunakan fasilitas Negara untuk kampanye. PNS harus tetap netral,” ujar Rudy.
Rudy meminta PNS bekerja sesuai koridor. Namun demikian, Rudy menyampaikan jangan sampai persoalan netralitas tersebut berdampak buruk ditubuh birokrasi. Menurutnya, PNS juga memiliki hak politiknya dalam memilih.
“Ini yang harus dibedakan. PNS punya hak pilih, punya hak untuk gunakan hak politiknya. Namun tidak untuk mempengaruhi yang lain, apalagi jadi jurkam,” katanya.
Rudy menegaskan tidak akan memengaruhi untuk memobilisasi birokrasi dalam keputusan apa pun terkait pelaksanaa Pilgub mendatang. Sebagai kepala daerah, Rudy mengatakan mampu memilah mana kepentingan masyarakat dan kepentingan politik.
“Jabatan politis tidak bisa lepas. Tapi saya bisa pilah dan gunakan strategi mana sebagai kepala daerah untuk kepentingan rakyat, dan bertindak sebagai ketua partai,” tegasnya.
Rudy menuturkan tidak akan campur tangan atau intervensi dalam netralitas birokrasi. Birokrasi memiliki aturan tersendiri. Untuk urusan netralitas PNS ini, Rudy pun sepenuhnya menyerahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
