Logo Pilgub Jateng
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Pelanggaran paling banyak yakni pemasangan alat sosialisasi kampanye pasangan calon gubernur [cagub] dan calon wakil gubernur [cawagub] di tempat dilarang peraturan daerah sebanyak 77 pelanggaran,” bebernya kepada wartawan di Semarang, Sabtu (25/5/2013).
Selanjutnya disusul pelanggaran kampanye di luar jadwal (17 pelanggaran), pemutakhiran data bermasalah (14 pelanggaran), dan penyelenggara pemilu tidak memenuhi syarat atau bermasalah (14 pelanggaran). Kemudian pegawai negeri sipil (PNS) dan perangkat desa tidak netral (10 pelanggaran), penyalahgunaan fasilitas negara (sembilan Pelanggaran), kampanye hitam (black campaign) dan kampanye tidak sesuai prosedur/melanggaran larangan masing-masing lima pelanggaran.
“Pelanggaran lain-lain seperti PNS terlibat parpol, melibatkan anak dalam kampanye ada 16 kasus,” katanya.
Menurut Teguh, Kabupaten Purworejo paling banyak terjadi pelanggaran proses Pilgub Jateng yakni 30 kasus, kemudian Kabupaten Blora (28 kasus), Kabupaten Sukoharjo (17 kasus), Kota Pekalongan, Kota Semarang. “Dari data laporan pelanggaran pilgub terjadi di 19 kabupaten/kota,” imbuhnya.
Dari 172 dugaan pelanggaran ini, kata dia, telah dilakukan pengkajian dan tindakan-tindakan berupa memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi atau keterangan. Sebanyak 120 pelanggaran ditindaklanjuti ke instansi-instansi terkait, 11 pelanggaran sedang dalam proses.
“39 Pelangggaran dihentikan penangannnya karena tidak terbukti dan dua sengketa satu dilakukan mediasi dan satu sedang dalam proses,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
