PILGUB JATIM : Ingatkan Kasus Suap, PBNU Imbau Hentikan Politik Machiavelis

Solopos.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan aparat terkait tentang terungkapnya kasus suap Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu (31/7/2013). PBNU juga mengimbau semua pihak menghentikan praktik-praktik yang mengarah politik Machiavelis.

Pernyataan yang disampaikan Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf di Jakarta itu dimuat dalam laman resmi PBNU, NU Online, Rabu (21/8/2013). Diingatkannya dalam pernyataan itu adanya fakta yang terungkap dalam sidang DKPP dan hingga kini belum ditindaklanjuti, yakni terkait suap yang berujung pada tidak lolosnya pasangan Khofifah-Herman saat itu.

Promosi Kisah Agen Mitra UMi di Karawang: Penghasilan Bertambah dan Bantu Ekonomi Warga

“Di pengadilan [DKPP] terbukti ada suap. Ada rekomendasi aparat harus mengusut kasus suap ini karena ini persoalan sangat serius. Suap ini merusak,” tegas Slamet Effendi Yusuf yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Lebih lanjut, PBNU melalui Slamet Effendi Yusuf juga mengimbau peserta Pilgub Jawa Timur menghentikan praktik politik Machiavelis atau politik menghalalkan segala cara untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. “Ada praktik Machiavelis dalam pemilu di Jawa Timur. Saya tidak menyebut pelakunya. Praktik Machiavelis harus disetop,” tegasnya.

Politik Machiavelis, menurut catatan NU Online, dikaitkan dengan Niccolo Machiavelli, diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Di antara karya-karyanya yang paling banyak dikenal adalah The Prince (1932). Dalam buku itu disebutkan bahwa semua hal dan cara dapat diusahakan untuk membangun dan melestarikan kekuasaan. Karena itulah nama Machiavelli kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk, praktik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lainnya, seperti agama dan moralitas, dianggap tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik kekuasaan.

Pada bagian lain Slamet mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur untuk membaca kembali sisi moral dan etis dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi peringatan keras kepada Ketua KPU Jatim dan pemberhentian sementara tiga orang komisionernya, meskipun pada 14 Agustus KPU (pusat) telah mengaktifkan kembali tiga anggota KPU Jatim yang diberhentikan sementara itu.

“Pesan moralnya adalah perbuatan mereka itu salah, tidak etis, dan jangan diulangi lagi ketika sudah aktif kembali,” kata Slamet yang juga mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu.

Keputusan DKPP diakui Slamet Effendi Yusuf bukan vonis berupa hukuman fisik tetapi berupa hukuman moral. Meski demikian, bagi orang yang menjunjung tinggi moralitas, hukuman moral jauh lebih mendalam dibandingkan hukuman fisik. “Jadi, jangan seperti residivis yang tidak kapok mengulangi perbuatannya yang salah,” kata Slamet.

Pesan moral lainnya dalam putusan DKPP, lanjut Slamet, adalah harus adanya penghargaan dan perlakuan yang setara terhadap hak konstitusional warga negara. Hal itu menurut dia tidak dijalankan oleh KPU Jawa Timur yang memberikan perlakuan berbeda terhadap pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja terkait formulir C1.

Di dalam formulir C1 hanya nama dan nomor urut pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf, Eggy Sudjana-M Sihat, dan Bambang DH-Said Abdullah yang dicetak. Sementara untuk pasangan Khofifah-Herman akan disusulkan dalam bentuk stiker yang ditempelkan dalam formulir C1 tersebut. “Ini perlakuan tidak setara. Ini teror bagi pasangan Khofifah-Herman,” tegas Slamet.