Anggota Gakumdu berkumpul di ruang Kasatreskrim Polres Sragen membahas hilangnya APK di empat kecamatan, Senin (23/4/2018). (Solopos-Tri Rahayu)

<p><strong>Solopos.com, SRAGEN</strong> -- Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sragen yang meliputi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Polres, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen berhasil mengidentifikasi aktor dugaan pencurian terhadap alat peraga kampanye (APK) pasangan calon peserta <a title="Pilgub Jateng 2018: APK 2 Paslon di 4 Kecamatan Sragen Hilang" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180422/491/912061/pilgub-jateng-2018-apk-2-paslon-di-4-kecamatan-sragen-hilang">Pilgub Jateng 2018 </a>&nbsp;di empat kecamatan, yakni Tanon, Masaran, Sidoharjo, dan Sragen.</p><p>Hal itu terungkap dari hasil rapat Gakkumdu Sragen di ruang kerja Kasatreskrim Polres Sragen AKP Yuli Munasoni, Senin (23/4/2018) sore. Dalam rapat itu hadir Ketua Panwaslu Kabupaten Sragen Heru Cahyono dan dua jaksa dari Kejari Sragen. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen tidak hadir dalam kesempatan itu.</p><p>&ldquo;Hasilnya ke Panwaslu saja karena penyampaiannya satu pintu,&rdquo; ujar Kasatreskrim Polres Sragen AKP Yuli Munasoni mewakili Kapolres Sragen AKBP Arif Budiman saat dihubungi <em>Solopos.com</em>, Senin sore.</p><p>Ketua Panwaslu Kabupaten Sragen, Heru Cahyono, menyampaikan terkait hilangnya APK pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 dalam <a title="Pilkada 2018: KPU Sragen Tetapkan DPT 763.367 Pemilih" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180420/491/911594/pilkada-2018-kpu-sragen-tetapkan-dpt-763.367-pemilih">Pilgub Jateng 2018 </a>&nbsp;sudah teridentifikasi pelakunya. Dia menyampaikan indikasi pelaku pencurian itu bermula dari rekaman closed circuit television (CCTV) di wilayah Masaran.</p><p>&ldquo;Ya, Gakkumdu sudah menemukan indikasi pelakunya. Namun untuk menindaknya belum bisa dilakukan,&rdquo; ujarnya.</p><p>Heru menjelaskan hilangnya APK Pilgub Jateng 2018 itu tidak bisa ditindak dengan UU Pemilu karena tidak ada dasar hukum untuk penindakan APK hilang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2018. Dia menemukan pada UU Pemilu Pasal 69 huruf g memang menyebutkan larangan kampanye dengan merusak dan atau menghilangkan APK.</p><p>Tetapi pada Pasal 187 ayat (3) pada regulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menyebutkan pelanggaran kampanye untuk pemilihan bupati atau wali kota dikenai sanksi pidana maksimal satu bulan. Dalam ketentuan itu tidak ada pasal yang mengatur untuk pilgub.</p><p>&ldquo;Atas dasar itulah, indikasi pelaku ini bisa ditindak dengan peraturan pidana umum, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syaratnya harus ada pelapor atas tindakan itu yang merasa dirugikan. Dalam persoalan ini, pihak yang dirugikan mestinya tim sukses atau tim pasangan calon bersangkutan. APK itu sudah diserahkan kepada pasangan calon oleh KPU dengan berita acara serah terima sehingga tanggung jawabnya ada di pasangan calon,&rdquo; tuturnya.</p><p>Heru meminta kepada semua pasangan calon pada <a title="Pilkada 2018 : 218 Pemilih di LP Sragen Belum Cantumkan NIK, Begini Langkah Panwaslu dan KPU" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180419/491/911373/pilkada-2018-218-pemilih-di-lp-sragen-belum-cantumkan-nik-begini-langkah-panwaslu-dan-kpu">Pilgub Jateng 2018 </a>&nbsp;untuk bertanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU No. 4/2017. Tanggung jawab yang dimaksud Heru, pasangan calon harus betul-betul merawat APK, misalnya rusak dibetulkan, kalau hilang harus diurus.</p><p>&ldquo;Itu menjadi bentuk partisipasi pasangan calon dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka sudah mendapat fasilitas negara ya harus menjaga dengan baik,&rdquo; imbuhnya.</p><p><br /><br /></p>

Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten