Jokowi (Foto: Dokumentasi)
SOLO—Mendekati hari pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, Kamis (20/9/2012), calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), masih menemukan dugaan mobilisasi birokrasi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Walikota Solo ini mencurigai keterlibatan birokrasi dalam pemenangan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara). ”Ada upaya untuk menggunakan birokrasi itu. Sehari-hari banyak laporan dari masyarakat atau tim sukses. Hanya membuktikannya itu yang susah,” ujarnya di sela-sela mengecek proyek city walk Jl Mayor Kusmanto Solo, Selasa (18/9).
Yang lebih memprihatinkan, kata Jokowi, dugaan pelibatan birokrasi dalam politik praktis tersebut sudah menembus dunia pendidikan. Hal tersebut, imbuhnya, tak lain untuk membidik para pemilih pemula. ”Birokrasinya bisa lewat lurah, lewat camat, bahkan sekolah. Semua ada laporannya,” tutur dia.
Meski demikian, pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak untuk menangkal indikasi kecurangan tersebut. Jokowi hanya berharap semua elemen masyarakat ikut mengontrol jalannya Pilkada DKI. Ia juga mengimbau PNS menanamkan sikap netral. ”Semuanya perlu dikontrol masyarakat, diawasi LSM. Hati-hati, birokrasi harus netral.”
Selain mobilisasi birokrasi, Jokowi menengarai sejumlah poin yang perlu diberi perhatian khusus. Yang pertama kasus daftar pemilih tetap (DPT) ”siluman” yang masih membayangi putaran II Pilkada DKI Jakarta. Selanjutnya, Jokowi meminta komitmen Panwaslu DKI untuk netral dalam proses Pilkada DKI. ”Panwaslu sebagai pengawas harus ada di posisi netral, KPU juga sama,” imbaunya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
