Pihak Pro dan Kontra Perppu Ormas Sama-Sama Punya Kepentingan Politik

“Apakah benar keduanya [yang pro dan kontra Perppu Ormas] masing-masing setia kepada Pancasila? Kita tidak mudah meyakininya”

Harianjogja.com, JOGJA-Pihak yang pro dan kontra Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), masing-masing diyakini memiliki kepentingan politik tersendiri.

Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Profesor Sudjito mengatakan, karena itu agenda politik, maka tidak mudah bagi lawan poltik untuk meyakini kebenaran pernyataan pemerintah. Namun, perlu diingat pada level yang sama para pihak yang kontra terhadap Perppu Ormas juga diduga kuat memiliki agenda politik tersendiri.

Sekadar menduga, kata dia, ada indikasi kepada upaya merebut melanggengkan kekuasaaan masing-masing. Namun, tidak tertutup kemungkinan di sana ada perang ideologi, masing-masing membawa ideologi sendiri.

“Apakah benar keduanya [yang pro dan kontra Perppu Ormas] masing-masing setia kepada Pancasila? Kita tidak mudah meyakininya. Paling tidak dari kajian hukum kritis sudah memberikan warning ada penurunan global bahwa penyelenggara negara itu ingin memonopoli kekuasaan termasuk membuat struktur hukum mengatur proses hukum di situlah monopoli kekuasaan akan selalu ada,” jelas dia seminar hukum yang digelar di Ruang Sidang Lantai Ketiga Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Tamansiswa Kota Jogja, Kamis (19/10/2017).

Baca juga : Perppu Ormas Diniali Sarat Nuansa Politik, Kok Bisa?

Publik, kata dia, dipahamkan seolah-olah ketertiban, keadilan, kedamaian akan muncul bila hukum negara dijalankan secara absolut oleh aparatur negara tanpa campur tangan pihak lain. Selain itu, hukum negara dipandang sebagai satu-satunya institusi yang dapat menuntaskan segala urusan. Fakta ini nyaris membawa pada keadaan homo homini lupus, padahal masyarakat tidak menginginkan adanya dua kubu yang terpecah.

“Kalau ada masalah mestinya bukan dinihilkan salahsatunya, atau dibasmi salahsatunya, tetapi masalah bernegara yang kompleks perlu diselesaikan sesuai dengan ideolog bangsa, dimusyawarahkan didialogkan sampai dimunculkan kesepakatan, tetapi eksistensi masing-masing tetap harus dibolehkan,” ungkap dia.

Sudjito mengajak untuk kembali ke ideologi pancasila dan meminta seluruh pihak jangan sekali-kali menggantikan atau membenturkan pancasila dengan ideologi lain serta mempolitisasikan  pancasila demi kepentingan politik praktis.