Pidato SBY timbulkan kesan "politik iming-iming"

Jakarta–Dalam pidato panjang lebarnya seputar RUU Keistimewaan DIY, Presiden SBY menyebut dalam 5 tahun ke depan, Gubernur Yogya masih tetap Sultan HB X.

Pernyataan ini menimbulkan kesan SBY tengah memainkan politik iming-iming.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Presiden memasukkan opini yang bersifat personal yang justru bisa memunculkan maslaah baru. Misalnya pernyataan SBY pribadi dan sebagai pembina Partai Demokrat bahwa Sri Sultan yang paling tepat memimpin lima tahun ke depan,” ujar pengamat politik AAGN Ari Dwipayana.

Demikian disampaikan staf pengajar UGM Yogyakarta seperti dilansir detikcom, Kamis (2/12).

“Pernyataan itu menimbulkan kesan politik iming-iming dalam logika transaksional. Untuk menyelesaikan ketegangan politik Jakarta-Yogya,” cetus Ari.

Menurutnya, pidato SBY terkesan seperti kuliah umum semata. Sebab SBY sebagai presiden tidak berani mengambil posisi yang jelas dalam perdebatan publik.

“Padahal ini tahun kedua dari dari 3 tahun yang tersisa. Seharusnya Presiden berani mengambil posisi dan menjelaskan mengapa posisi itu diambil,” terangnya.

Dia berpendapat, dengan pidato tersebut, SBY ingin membantah adanya persoalan konflik rivalitas personal dengan Sri Sultan. Selain itu, pidato itu juga merupakan penegasan penghormatan terhadap keistimewaan DIY, keraton dan masyarakat DIY.

“Poin pidato lainnya, memaparkan isu keistimewaan secara lebih komprehensif sehingga melengkapi pidato sebelumnya yang dianggap parsial oleh publik. Pidato juga membuka ruang bagi aspirasi masyarakat DIY dan Indonesia dalam penyusunan draf RUU,” tutur Ari.

Dalam pidato, SBY menjelaskan kembali soal pernyataannya 26 November lalu yang menurutnya banyak disalahpahami banyak pihak. SBY mengatakan, sebagai kepala negara, ia justru menghormati DIY.

“Justru dengan UU yang saya rancang ini untuk hormati saudara-saudara semua, untuk berikan kepastian dengan UU yang akan kita keluarkan,” kata SBY yang sesekali melihat ‘contekan’ lewat iPad tersebut.

Terkait mekanisme pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DIY, SBY minta dicari titik temu antara pandangan pro-penetapan dengan yang pro-pemilihan langsung lewat Pemilukada.

“Apa pun model yang dipilih, berikan hak peran yang besar bagi Kesultanan dan Paku Alaman. Keistimewaan DIY juga bisa kita tarik dari itu,” ucap SBY.

SBY juga menyampaikan, pemimpin yang terbaik untuk Yogyakarta tetap Sri Sultan Hamengkubuwono X.

“Tolong dicatat tebal-tebal, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di negeri ini, saya berpendapat bahwa untuk posisi kepemimpinan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta lima tahun mendatang yang paling tetap Pak Sultan, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ini posisi saya sebagai presiden,” terang SBY.

dtc/nad