Pidana Sumbangan Rp2 Tiliun dan Hoax yang Difasilitasi

Opini ini ditulis Ahmadi H. Dardiri M.H., Sekjen Pusat Studi Peraturan Perundang-undangan (PSPP) IAIN Salatiga dan Dosen Fakulutas Syariah IAIN Salatiga

 Ahmadi H. Dardiri

SOLOPOS.COM - Ahmadi H. Dardiri

Pada akhir bulan kemarin, tepatnya pada 26 Juli 2021 tersiar kabar bahwa anak Akidi Tio, seorang penguasaha asal Aceh, menyumbang dana yang jumlahnya sangat fantastis untuk penanggulangan Covid-19 bagi warga Sumatra Selatan dengan nominal Rp2 triliun.

Pemberitaan ini kemudian menjadi sangat viral ketika sepekan kemudian Polda Sumsel memanggil dan melakukan penyidikan bahkan ada wacana bahwa anak Akidi Tio, Haryanti, menjadi tersangka atas tindakan yang dilakukan pada sepekan sebelumnya.

Polda Sumsel sendiri menyatakan bahwa tidak akan melakukan penangkapan kepada Haryanti dan hanya melakukan pemanggilan untuk klarifikasi sumbangan Rp2 triliun tersebut setelah melakukan penyidikan dalam permasalahan sumbangan Rp2 triliun tersebut. Permasalahan ini kemudian meluas di masyarakat umum bahwa permasalahan ini masuk dalam ranah kategori permasalahan hukum jika nantinya sumbangan tersebut tidak dapat direalisasikan.

Sepekan setelah dipuja oleh masyarakat akan sumbangan Rp2 triliun terhadap negara, belum dibayarkannya sumbangan Rp2 triliun ini kemudian berujung pada ancaman-ancaman tindak pidana yang akan didapatkan oleh Haryanti.

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon misalkan menyatakan bahwa tindakan ini akan bisa dipidana jika sumbangan tersebut tidak dibayarkan. Begitu pula dengan komentar Ketua MPR Bambang Soesatyo yang berharap bahwa sumbangan tersebut harus direalisasikan dan akan ada hukuman jika tidak dilaksanakan.

Polda Sumatra Selatan melalui Direktur Intelkam Polda Kombes Ratno Kuncoro menyatakan bahwa pasal yang akan dikenakan dalam kasus ini adalah UU No.1 Tahun 1946 pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan 15. Pasal 14 dan 15 dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Ini merupakan pasal yang biasa digunakan sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong (hoax).

Pasal 14 ayat (1) berbunyi, “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa, “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Pada pasal 15 KUHP disebutkan bahwa, “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Pada pasal di atas dengan jelas disebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Haryanti dapat dikategorikan atau setidaknya unsur dalam tindak pidananya masuk dalam perbuatan tersebut. Pemidanan terhadap tersangka bagi penulis merupakan hal yang sangat jelas dan terukur untuk pemenuhan unsur pidana dalam pasal 14 dan 15 KUHP.

Namun permasalahannya, tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan yang difasilitasi oleh Polda Sumsel sehingga ada indikasi justru pihak Polda Sumsel dapat masuk dalam kategorisasi turut tergugat. Pada pasal 14 dan 15 dalam KUHP ini salah satu fokus unsur utamanya adalah “menyiarkan”.

Kata menyiarkan ini secara kebahasaan memiliki arti menyebarkan atau memberitahukan kepada khalayak umum. Proses pemberian sumbangan Rp2 triliun yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan yang dilakukan bersama dengan Polda Sumatera Selatan karena penyerahan sumbangan Rp2 triliun tersebut secara simbolis diserahkan kepada Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri di Mapolda Sumsel, sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah disahkan oleh aparat pemerintah.

Tindakan penyebaran yang difasilitasi Polda Sumsel, melalui penyerahannya di mapolda, ini seharusnya merupakan tindakan yang sudah diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya oleh pihak kepolisian sebelum diumumkan ke khalayak umum atau masuk ke dalam ranah publik.

Kelalaian pihak Polda Sumsel dalam verifikasi kebenaran informasi yang akan disiarkan kepada publik ini bagi penulis memiliki implikasi yang sangat besar dalam membantu penyebaran informasi kebohongan yang dilakukan oleh pelaku jika nantinya tindakan ini masuk dalam kategori pidana.

Pada saat kondisi wabah semacam ini, pemerintah dan kepolisian seharusnya dapat bertindak lebih bijak dan hati-hati atas iming-iming atau pemberian bantuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari untung atas kejadian pandemi yang kita alami.

Bantuan untuk penanggulan Covid 19 dari pemerintah dapat dimaksimalkan oleh para pemegang kebijakan dengan tidak mengurangi jumlah bantuan yang ada sebagaimana kasus korupsi bansos atau bantuan uang yang dialihkan ke sembako dengan jumlah nominal uang yang tidak sesuai dibandingkan dengan berharap atas pemberian dana Rp2 triliun yang belum terbukti kebenarannya. Semoga pandemi ini segera cepat berlalu dan kita dapat beraktifitas normal kembali.


Berita Terkait

Berita Terkini

Peran Pemberitaan Pemerintah dalam Komunikasi Publik Masa Kini

Opini ini ditulis Joko Priyono S.Sos M.Si, Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

Sistem Pembayaran Pensiun di Indonesia

Opini ini ditulis Yuniar Yanuar Rasyid, Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat AP Kementerian Keuangan.

Trend Hybrid Learning dalam PPKM Level di Dunia Pendidikan

Opini ini ditulis Atiek Rachmawati, S.S, Alumnus Prodi Sastra Daerah FSSR (sekarang FIB) UNS dan Guru Bahasa Jawa SMA N 2 Grabag, Magelang.

Selama 16 Tahun Berhasil Provokasi Puluhan Orang Tinggalkan Zona Nyaman

Esai ini ditulis oleh Dr Aqua Dwipayana, Penulis Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional.

Membangun Ekosistem Lifelong Learning: Bagaimana Bertahan di Era Education 4.0?

Opini ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

Melawan Begal Digital

Esai ini ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia Group, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 22 September 2021.

Pelayanan Publik Indonesia Tangguh

Essai ini ditulis oleh Siti Farida, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 21 Agustus 2021.

ISI Solo Butuh Rektor Petarung

Essai ini ditulis oleh Aris Setiawan, pengajar jurnalisme di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 20 Agustus 2021.

Pendidikan Anak Merdeka

Essai ini ditulis oleh Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang, dan telah diterbitkan Koran Solopos 19 Agustus 2021.

Pramuka di Masa Pandemi

Essai ini ditulis oleh Alies Sri Lestari, guru Bahasa Indonesia dan pembina pramuka di SMPN 5 Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 18 Agustus 2021.

Membangun Kemerdekaan Psikologis di Masa Pandemi

Opini ini ditulis Dr. Lilik Sriyanti, M.Si, dosen IAIN Salatiga dan Konselor Biro Konsultasi Psikologi.

Dimensi Sosial Teknologi Pertanian

Esai ini telah terbit di Harian Solopos 12 Agustus 2021, ditulis oleh Agung S.S. Raharjo, Analis Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Magrib di Serambi

Opini ini terbit di Koran Solopos edisi Sabtu 14 Agustus 2021, ditulis oleh Ayu Prawitasari, jurnalis Solopos.

Kurang Kencang, Pak Jokowi...

Esain ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pelajaran dari Emas Olimpiade

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, ditulis oleh Agustinus Heruwanto Guru SMA Pangudi Luhur St. Yosef Solo.

Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Senin 9 Agustus 2021, ditulis oleh Santi Widyastuti, statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.