SOLOPOS.COM - Menpora Imam Nahrawi (Kabar24.bisnis.com)

Piala Kemerdekaan 2015 akan digelar 15 Agustus 2015. Menpora Imam Nahrawi ingin turnamen sepak bola itu disiapkan secara matang.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tak mempermasalahkan mundurnya jadwal laga pembuka Piala Kemerdekaan 2015. Menurutnya, turnamen memang harus dipersiapkan secara matang agar tidak gegabah.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Tim Transisi memutuskan untuk memundurkan jadwal laga pembuka Piala Kemerdekaan 2015 menjadi 15 Agustus mendatang. Ini kali ketiga turnamen sepa kbola itu tertunda, yang pertama direncanakan 24 Juli lalu berubah menjadi 1 Agustus, lalu 2 Agustus dan terakhir 15 Agustus mendatang.

Imam Nahrawi mengaku sudah mendapatkan laporan dan penjelasan dari Tim Tansisi soal pemunduran laga pembuka Piala Kemerdekaan 2015. Dia tak mempermasalahkannya, sebab semua terkait turnamen harus dipertimbangkan secara matang.

“Saya sudah mendapatkan laporannya. Alasannya karena BOPI saat ini sedang melakukan verifikasi terhadap operator Piala Kemerdekaan 2015 dan asih ada beberapa klub yang belum menyerahkan data yang diminta oleh mereka,” ungkap Imam.

Soal sponsor Piala Kemerdekaan 2015, Imam menegaskan siapa saja yang nantinya masuk  harus dilakukan secara terbuka. “Tidak ada kendala, yang pasti transparansi  sponsor yang terlibat. Penyelenggaraan turnamen ini harus terbuka,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Eksekutif (Exco) PSSI, Djamal Aziz, menegaskan Menpora Imam Nahrawi harus mengakui putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugutan PSSI atas SK No. 01307 terkait pembekuan organisasi sepak bola Indonesia itu.

Menpora sempat meragukan kemenangan PSSI di pengadilan. Sejak kasus penyuapan di PTUN Medan terkuak, Menpora menyarankan agar Komisi Yudisial bisa mengawasi sisi profesionalitas hakim. “Seharusnya sebagai pelaksana ketatanegaraan, melihat putusan PTUN itu sudah paling gentle kalau Imam Nahwari mencabut SK pembekuan PSSI,” kata Djamal Aziz, seperti dilansir Liputan6.com, Kamis.

Djamal mengatakan Menpora tak perlu berlindung, apalagi mengajukan banding atas putusan akhir sidang PTUN. “Ini perintah supremasi hukum di negara hukum,” kata mantan anggota Komisi X DPR tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya