PIALA KEMERDEKAAN 2015 : Dinilai Ilegal, PSSI Larang Klub Ikut Kompetisi

Piala Kemerdekaan 2015 dinilai PSSI ilegal. Hal itu membuat PSSI melarang klub untuk ikut serta.

Solopos.com, JAKARTA — Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menilai Turnamen Piala Kemerdekaan 2015 yang akan digelar oleh tim transisi ilegal karena tim bentukan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut sudah tidak diakui.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dilansir Kantor Berita Antara, Sabtu (27/6/2015), menurut Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan, tim transisi itu statusnya illegal. Segala bentuk kegiatannya termasuk menggelar Piala Kemerdekaan 2015 juga tidak sah.

“Tim transisi itu ilegal, segala bentuk kegiatannya ilegal karena Tim Transisi Kemenpora sudah tidak diakui,” kata Aristo Pangaribuan.

Aristo menjelaskan hal tersebut dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan dalam putusan sela untuk menunda pemberlakuan surat keputusan Menpora nomor 01307 yang menjadi dasar pembentukan Tim Transisi dan dasar menggelar Piala Kemerdekaan 2015.

“Tim Transisi tidak punya kapasitas untuk melakukan kegiatan. Hal itu karena ada penetapan PTUN No 091 tahun 2015 yang menyatakan SK 01307 tentang Pembekuan PSSI yang juga payung hukum dari Tim Transisi, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk sementara sampai adanya suatu keputusan hukum tetap,” jelas Aristo.

Secara hukum Tim Transisi bisa kembali bekerja seperti biasa apabila hakim PTUN menolak gugatan PSSI untuk mencabut keberlakuan SK pembekuan dalam putusan akhir.

Namun sidang gugatan PSSI terhadap SK Menpora masih berlangsung dan akan dilanjutkan pada Senin (29/6/2015) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pihak Kemenpora.

PSSI berdalih dengan adanya Undang-Undang nomor 03 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan, pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga pada tingkat nasional berdasarkan Pasal 48 ayat 2 UU SKN dan Pasal 27 ayat 2 PP 17/2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga adalah Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam hal ini PSSI.

“Segala bentuk kejuaraan sepak bola baik kompetisi dan turnamen yang lingkupnya mencapai tingkat nasional sudah menjadi tanggung jawab PSSI, oleh karena itu Turnamen Piala Kemerdekaan 2015 yang bukan menjadi tanggung jawab PSSI karena tidak melalui persetujuan PSSI adalah kegiatan yang melanggar hukum atau turnamen yang ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tambaha Aristo.

Selain itu PSSI juga mengingatkan klub-klub Divisi Utama yang menjadi anggota dan berada di bawah PSSI agar tidak salah langkah dalam mengikuti Turnamen Piala Kemerdekaan 2015.

Direktur Pengembangan Sepak Bola PSSI, Tommy Welly, mengaku curiga perhelatan Turnamen Tim Transisi bertajuk Piala Kemerdekaan 2015 menggunakan dana APBN. Pasalnya, hingga kini belum jelas pihak yang bersedia menjadi penyandang dana turnamen itu.

Dalam undangan Turnamen Piala Kemerdekaan 2015 yang diprakarsai Tim Transisi, pada Juli mendatang, Tommy membaca poin, semua biaya operasional perhelatan dibebankan pada Tim Transisi. Butir tersebut menjadi pertanyaan pria berkacamata itu.

“Ada iming-iming biaya transportasi, penginapan, dan match fee. Ini sebuah kemunduran kalau memakai anggaran negara untuk olahraga profesional,” ujar Tommy, seperti dilansir Liputan6.com, Sabtu.

Jauh sebelum Tim Transisi terbentuk, klub-klub sepak bola di Indonesia dilarang menggunakan dana APBN. Selain kecurigaan penggunaan dana pemerintah dalam kompetisi tersebut, Towel, sapaanya menilai Turnamen Kemerdekaan 2015 itu terkesan mengancam klub.

Apabila tidak mengikuti Piala Kemerdekaan 2015, Tommy mengungkapkan, klub tersebut bakal dikenai sanksi sesuai perundang-undangan negara yang berlaku.”Kami agak terperangah dengan poin ini,” kata Tommy, heran.

Dari undangan yang diterima klub, Piala Kemerdekaan 2015 akan digelar 24 Juli hingga 15 Agustus. Dalam waktu tiga pekan, sebuah kompetisi pasti sulit untuk dilakukan. Lalu, klub-klub juga diminta mematuhi FIFA Laws of the Games.

Sejak 2011 klub-klub profesional sudah tak memakai dana APBD. Apabila dana sebuah Turnamen PIala Kemerdekaan 2015 didapat dari sumbangan pihak luar, turnamen tersebut beraroma gratifikasi.