Solopos.com, JAKARTA — Petugas perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selalu mengalami kendala teknis di Papua. Setiap berjalan sejauh 3 km, mereka harus memberikan “uang jalan” senilai Rp5 juta.
Situasi ini diperparah dengan kondisi di Papua yang kembali mencekam setelah penembakan terhadap 31 orang pekerja proyek PT Istaka Karya saat sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Mereka diduga dibunuh kelompok bersenjata pada Minggu (2/12/2018) lalu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa seharusnya tidak boleh pemalakan ini terjadi secara terus-menerus karena akan menghambat pekerjaan. Apalagi pada pesta demokrasi tahun depan, kartu identitas dibutuhkan sebagai syarat untuk memberikan suara.
“Saya sudah minta kepada gubernur, bupati, walikota, pemda. Di situ juga ada kepolisian, TNI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang prinsip ini jangan menghambat program strategis pembangunan naisonal,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Tjahjo menjelaskan bahwa masalah keamanan di Papua harus diselesaikan secara bersama-sama dan tidak bisa hanya satu pihak saja. Secara umum tambahnya, dari 191 juta warga Indonesia yang memiliki hak pilih dan politik, Dinas Kependudukan Catatan Sipil mengklaim secara keseluruhan sudah 97% lebih masyarakat merekam e-KTP.
Sementara itu, masing-masing provinsi sudah di atas 95%. Hanya Papua dan Papua Barat yang masih 70%. Ini karena kondisi geografis yang sulit jadi faktor utama.
“Sisanya mohon maayarakat juga harus proaktif karena masih ada juga yang KTP ganda misalnya begitu. Tapi secara detail pemerintah sudah jemput bola di mana-mana secara maksimal hampir secara keseluruhan,” ucap Tjahjo.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
