Tutup Iklan

Petinggi Gerindra: Prabowo Tak Perlu Temui Jokowi

Maher Algadri, anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, meminta capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak menemui capres nomor 01 Joko Widodo (Jokowi). Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, seluruh permohonan Prabowo ditolak hakim.

Petinggi Gerindra: Prabowo Tak Perlu Temui Jokowi

SOLOPOS.COM - Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyapa wartawan seusai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang sengketa hasil Pilpres 2019 di rumahnya, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). (Antara-Sigid Kurniawan)

Solopos.com, JAKARTA -- Maher Algadri, anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, meminta capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tak menemui capres nomor 01 Joko Widodo (Jokowi). Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, seluruh permohonan Prabowo ditolak hakim.

Maher menegaskan, tak perlu ada rekonsiliasi secara politik. Menurutnya, Gerindra dan Prabowo besar sebagai kaum oposan sehingga lebih baik tetap dalam posisi oposisi untuk mengontrol kepemimpinan Jokowi – Maruf Amin selama lima tahun ke depan.

Maher menjelaskan Pilpres 2019 niscaya melahirkan dua pihak, yakni petahana dan oposan. Keberadaan dua pihak itu dianggap Maher harus dilestarikan agar kondisi pemerintahan berjalan seimbang.

“Kalau saya bilang jangan [ketemu]. Proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak, bukan demokrasi. Masak semua pada kongkow-kongkow. Jangan, yang sehat dong," jelas Maher saat ditemui di kediaman Prabowo, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019) dini hari, dilansir Suara.com.

Menjadi oposan bukan berarti Prabowo sepi dukungan. Menurutnya, perolehan suara pada Pilpres 2019 yakni 45 persen menjadi tanggung jawab Prabowo untuk menjalankan amanahnya sebagai oposan.

"Oposisi serius. 45 persen itu bukan kecil. Besar sekali, makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih rakyat, harus dihargai," ujarnya.

Karenanya, Maher menilai Prabowo tidak perlu menemui Jokowi setelah urusan Pilpres 2019 selesai. Menurutnya, tidak perlu ada istilah rekonsiliasi di antara keduanya, karena tidak ada perpecahan antara Jokowi dengan Prabowo. Kecuali apabila pertemuan itu dilakukan untuk urusan non-Pilpres 2019.

"Pak Prabowo enggak membutuhkan mau ketemu Pak Jokowi. Kalau mau ketemu, minta saja pasti bisa, karena tak ada masalah pada keduanya.”

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan pihaknya menghormati putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, rupanya dia masih mempertimbangkan jalan hukum lain yang mungkin ditempuh,

"Kami menghormati hasil Mahkamah Konstitusi tersebut. Kami menyerahkan seluruhnya kebenaran dan keadilan yang Hakiki kepada Allah SWT," ujar Prabowo di kediaman Kertanegara Jakarta, Kamis (26/6/2019) malam.

Meski kecewa dengan hasilnya, Prabowo menyatakan pihaknya masih akan berkonsultasi dengan tim hukum mengenai langkah hukum lainnya yang dapat ditempuh setelah putusan MK dibacakan.

Di sisi lain, dalam pidato di Kertanegara bersama Sandiaga Uno itu, Prabowo sama sekali tidak menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi-Maruf Amin yang secara otomatis menjadi pemenang Pilpres 2019.

Berita Terkait

Berita Terkini

Lockdown Total Malaysia Diperpanjang 2 Pekan

Aturan lockdown total atau kontrol gerakan Malaysia yang dikenal sebagai MCO 3.0, diperpanjang dua pekan lagi, 15 Juni hingga 28 Juni 2021.

Begini Menag Sikapi Keputusan Haji 2021 Arab Saudi

Menteri Agama Yaqaut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah tidak lagi fokus pada penyelenggaraan ibadah haji 2021 setelah keputusan Arab Saudi.

Angka Kematian Akibat Covid-19 di India Diragukan

Angka kematian resmi akibat virus corona di India semakin diragukan, seperti di Bihar yang temuan ribuan kasus Covid-19 tidak dilaporkan.

15 Anggota KKB Papua Dilumpuhkan, 4 Tewas Ditembak

Satgas Nemangkawi menundukkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang diklasifikasikan teroris di Papua.

Film Hong Kong Bakal Dikekang UU Keamanan Nasional

Hong Kong menginstruksikan sensor film apa pun yang dinilai bertentangan dengan UU Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh China tahun lalu.

Songsong Pilkada 2024, Puan Maharani Konsolidasikan PDIP di Jatim

Baliho bergambar Ketua DPR Puan Maharani bermunculan di Jawa Timur menjelang Pemilihan Presiden 2024 dan Pilkada 2024.

Ditinjau Menteri PUPR, Proyek Pintu Air Demangan Baru Capai 60%

Selain kondisi pintu air Demangan lama yang sudah mengkhawatirkan, terjadinya perubahan iklim turut mengubah debit air sungai.

Kim Jong-un Sebut K-Pop Seperti Kanker Ganas

Pimpinan tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyebut hallyu atau Korean wave bagaikan kanker ganas yang merusak anak muda Korea Utara.

Asyik, Wisata Kuliner Pasar Doplang Wonogiri Mulai Buka

Wisata Pasar Doplang Wonogiri khusus menyajikan kuliner/penganan tradisional dengan mengadopsi konsep transaksi zaman dahulu.

Teken MoU dengan LSPPO, FP UNS Bekali Lulusan dengan Kompetensi Pertanian Organik

FP UNS bakal menjadi tempat uji kompetensi dan membekali lulusan dengan sertifikat kompetensi bidang pertanian organik.

Kediri Canangkan Gempur Rokok Ilegal

Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur menggandeng Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk mencanangkan kampanye Gempur Rokok Ilegal.

Waduh, Ada Titik Api Baru di Pembatas Tangki Pertamina Cilacap

Pihak Pertamina Cilacap menjelaskan ada titik api baru di area 39 yang menjadi lokasi kebakaran tangki di kawasan kilang Jumat malam.