SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/reuters)

Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/reuters)

GUNUNGKIDUL—Para petani lahan organik di Gunungkidul merasa diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten karena penyaluran fasilitas untuk peningkatan produksi pertanian tidak tepat dan penerapan regulasi perlindungan lahan pertanian juga dianggap belum maksimal.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sumanto, salah satu ketua kelompok tani Rukun Natah, Desa Natah, Kecamatan Nglipar mengatakan, penghasilan pokok sebagian besar masyarakat Gunungkidul didapatkan dari hasil sektor pertanian. Dan setiap tahunnya hasil panen sektor pertanian relatif mengalami peningkatan (surplus).

Ekspedisi Mudik 2024

“Tentunya keberpihakan pemerintah terhadap petani secara partisipatif sangat diharapkan,” katanya dalam seminar peran pemerintah dalam mendukung pertanian organik sebagai gerakan bersama di Kabupaten Gunungkidul, Rabu (22/5/2013).

Menurut Sumanto, pemerintah semestinya memberikan perhatian merata kepada semua petani. Tidak hanya kelompok tani yang sudah terdaftar saja di Pemerintah. Misalnya, kelompok Tani di sekitar Kecamatan Nglipar sampai saat ini belum ada program sekolah lapangan (SL) terkait program pertanian organik yang digalakan pemerintah. “Kami baru belajar pertanian organik 1,5 tahun sampai sekarang belum ada bimbingan pemerintah,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Gunungkidul Supriyadi saat dikonfirmasi menyatakan, pertanian organik di Gunungkidul memang belum merata karena masih dalam tahap rintisan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya