Petani di Sukoharjo Ngeluh Kesulitan Dapat Pupuk Bersubsidi

Solopos.com, SUKOHARJO -- Sebagian petani di Sukoharjo masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kondisi disebabkan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi yang penyalurannya mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) di setiap desa/kelurahan.

Diusulkan, Begini Ukuran Kesejahteraan Petani Menurut Pemuda Tani HKTI Boyolali

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Pernyataan ini diungkapkan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sukoharjo, Purwadi seusai acara pelantikan pengurus HKTI Sukoharjo periode 2020-2025 di Rumah Makan (RM) Mulyani, Sabtu (29/8/2020).

Purwadi mengaku banyak menerima laporan dari para petani yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Mereka terpaksa membeli pupuk nonsubsidi di pengecer dengan harga lebih mahal. "Salah satu persoalan petani yakni kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Misalnya, kebutuhan pupuk bersubsidi 100 ton sementara jatah pupuk bersubsidi hanya separuhnya," kata dia, Sabtu.

Petani Khawatir

Para petani khawatir hasil panen padi tak maksimal sehingga berdampak pada merosotnya produktivitas padi. Padahal, lahan pertanian di Sukoharjo merupakan lumbung padi di Jawa Tengah. Hampir setiap tahun, Sukoharjo mencatatkan surplus padi.

HKTI Jateng Ditantang Tunjukkan Karya Nyata bagi Petani

Pupuk bersubsidi disalurkan langsung ke setiap gabungan kelompok tani (gapoktan). Setiap gapoktan wajib menyusun rencana RDKK yang berisi kebutuhan pupuk bersubsidi. RDKK juga berisi identitas diri petani dan luas lahan pertanian. "Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi. Ini penting untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19," ujar dia.

Wakil Bupati Sukoharjo ini juga menyoroti minimnya pasokan air ke lahan pertanian saat musim kemarau. Terlebih, pintu saluran air Dam Colo bakal ditutup selama sebulan pada Oktober. Para petani kelimpungan mencari pasokan air untuk lahan pertanian. "Saya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi."

Alokasi untuk Sukoharjo

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, alokasi pupuk bersubsidi pada 2019 jenis urea sebanyak 10.150 ton, SP36 2.000 ton, NPK 9.643 ton, ZA 3.272 ton, organik 4.947 ton. Sementara alokasi pupuk bersubsidi pada 2020 jenis urea sebanyak 8.420 ton, SP36 1.135, NPK 12.331 ton, ZA 2.276 ton dan organik 1.686 ton.

Siap-Siap Musim Gadu, Petani Jurangjero Klaten Diajak Olah Panenan Sendiri

Sementara itu, Ketua HKTI Jawa Tengah, Abdul Kholiq Arif, meminta pengurus HKTI di setiap daerah melakukan pemetaan produk pangan di masing-masing kecamatan. Ke depan, produk lokal unggulan bisa dipasarkan tak hanya di dalam negeri melainkan mancanegara.

Abdul mencontohkan peternakan domba di Kabupaten Wonosobo yang dilirik pelaku usaha asal Malaysia. "Saya meminta pemetaan produk pangan di setiap kecamatan. Jadi jelas produk pangan yang diunggulkan bisa dioptimalkan pada masa mendatang," kata dia.