Petani Butuh Pupuk Bersubsidi, Legislator Jateng Soroti Kartu Tani

Solopos.com, SEMARANG — Gagapnya pemerintah mengelola distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani menjadi perhatian legislator Jawa Tengah. Anggota Komisi B DPRD Jateng, Syarif Abdillah, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memperbaiki sistem itu.

Dalam pemberian pupuk bersubsidi bagi petani, pemerintan pimpinan Presiden Joko Widodo mengandalkan program Kartu Tani yang dipromosikan saat kampanye, bertahun-tahun silam. Nyatanya, sebagaimana disampaikan Syarif, banyaknya petani yang mengeluhkan sulit mendapat pupuk subsidi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Syarif menilai saat ini tidak semua petani memiliki Kartu Tani. “Padahal, mereka juga sangat membutuhkan dan layak masuk kategori untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujar Syarif dalam keterangan resminya, Rabu (30/9/2020).

4 Tempat di Tata Surya Ini Paling Mungkin Dihuni Alien

Syarif mengatakan banyak petani di Jateng yang berusia lanjut. Satu sisi mereka juga membutuhkan pupuk bersubsidi. Di sisi lain, mereka kesulitan mengakses Kartu Tani.

“Bagi yang sudah punya Kartu Tani, petani-petani yang usianya sudah lanjut ini juga kesulitan mengakses sistemnya. Bagi mereka, prosedurnya cukup ribet,” jelasnya.

Didesak Terbuka

Atas dasar itu, Syarif juga meminta, data penerima Kartu Tani di Jateng perlu dibuka untuk umum. Langkah itu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada benar-benar merupakan penerima manfaat dari Kartu Tani tersebut, yakni untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng ini mengatakan selama ini data penerima kartu tersebut tertutup. Sehingga siapa yang menerima tidak bisa dipastikan. “Apakah yang menerima, merupakan petani yang sangat mampu, atau betul-betul membutuhkan dan layak mendapatkan pupuk subsidi? Tidak bisa dikontrol, karenanya data perlu dibuka,” ujarnya.

Gempa Beruntun Landa Indonesia, Ini Penjelasan Ahli...

Legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap ini juga menyoroti hasil panen tembakau di beberapa daerah di provinsi ini. Dia melihat hasil panen tidak terserap maksimal.

Kondisi ini salah satunya dipengaruhi kenaikan cukai dari pemerintah, sehingga pengusaha masih gamang untuk membeli hasil panen dalam jumlah besar. Ditambah lagi muncul situasi pandemi Covid-19.

“Karenanya perlu subsidi output, demi mendorong pengusaha membeli hasil panen petani tembakau. Sehingga hasil panen terserap maksimal. Selain itu petani tetap semangat menanam tembakau pada musim tanam berikutnya,” bebernya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos