Peserta Seleksi Perdes Karanganyar Mengadu Ke Ombudsman, Ada Apa?

Solopos.com, KARANGANYAR -- Sejumlah peserta seleksi calon perangkat desa atau perdes Kabupaten Karanganyar mengeluhkan pelaksanaan seleksi yang berlangsung secara online. Mereka menuding penyelenggara seleksi kurang transparan.

Bahkan ada satu peserta yang akhirnya menyurati Ombudsman RI untuk mengadukan masalah tersebut. Salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya menyampaikan nilai hasil seleksinya bagus.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Ia pun menunjukkan kepada Solopos.com nilai hasil seleksi secara online di salah satu perguruan tinggi (PT) yang bekerja sama dengan Pemkab Karanganyar.

62 Pasien Covid-19 Dipulangkan Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali

Saat ini, ia dan peserta lain sedang menunggu rekomendasi camat tentang siapa yang akan mengisi jabatan perangkat desa itu. Sayangnya, ia mengaku kecewa dengan sistem dan prosedur pada PT tempatnya ikut ujian.

Beberapa hal yang dilakukan panitia penyelenggara ujian online seleksi perdes Karanganyar dinilai menimbulkan prasangka. Ia mencontohkan hasil ujian seluruh peserta seleksi tidak bisa langsung diketahui setelah rampung ujian. Peserta ujian harus mengikuti ujian CAT dan praktik mengoperasikan komputer.

Menunggu 2 Jam

"Bobotnya CAT 80 persen sedangkan praktik komputer 20 persen. Hasil CAT setiap peserta memang langsung kelihatan begitu rampung mengerjakan. Tetapi, hasil peserta lain itu tidak ditampilkan pada layar monitor. Bayangan saya akan seperti saat CPNS itu," ujarnya kepada Solopos.com, Selasa (22/12/2020).

Layanan Rapid Test Antigen Bandara Adi Soemarmo Solo Bisa Diakses Umum, Ini Syaratnya

Ia menyebut panitia memang menunjukkan hasil ujian seluruh peserta melalui selembar kertas. Hasil ujian itu nilai kumulatif CAT dengan praktik mengoperasikan komputer.

Itu pun menurutnya para peserta seleksi perdes Karanganyar harus menunggu dua jam untuk mengetahui hasil tersebut. Padahal peserta seleksi tidak terlalu banyak.

"Peserta hanya [menyebut angka tidak lebih dari sepuluh orang]. Tetapi kami harus menunggu hampir dua jam untuk tahu berapa hasil kumulatif ujian. Itu berbahaya. Celah yang dapat menimbulkan kecurigaan mengapa bisa selama itu mengolah hasil ujian online," tuturnya.

Segera Jadi Istri Wali Kota Solo, Bagaimana Persiapan Selvi Ananda?

Ia mengaku mendapat informasi perihal hasil ujian praktik mengoperasikan komputer milik temannya dari kecamatan lain. Temannya itu mendapatkan nilai nol padahal yang bersangkutan mengaku mengerjakan soal ujian praktik.

Hasil Berbeda

Setelah diurus ke penyelenggara ujian, penyelenggara mengeluarkan hasil berbeda. "Saran saya, ujian online itu tetap diselenggarakan Pemkab. Jangan diserahkan pihak ketiga sepenuhnya. Saya kira tim IT Pemkab mampu lah membuat sistem CAT seperti dilakukan pihak ketiga itu," ungkapnya.

Salah satu peserta ujian seleksi perdes Kemiri, Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar, Arif Wahyudi, menyampaikan hal senada. Arif melamar lowongan kepala dusun (kadus) Kramat.

Kantor Digeruduk Puluhan Orang, Pimpinan BPR Adipura Tipes Solo Angkat Bicara

Ia memprotes pelaksanaan CAT yang melibatkan pihak ketiga. Menurutnya, penyelenggara ujian online kurang transparan. Arif mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia.

"Saya kirim surat ke Ombudsman pada Senin [14/12/2020]. Saya mempermasalahkan seleksi menggunakan sistem CAT dari perguruan tinggi itu. Tidak transparan sehingga menimbulkan asumsi kecurangan. Hasil seleksi seluruh peserta tidak tampil pada layar secara real time. Jadinya kami tidak bisa melihat berapa nilai pesaing," ungkapnya kepada Solopos.com.

Positif Covid-19, Begini Kondisi Terkini Kadispertan PP Karanganyar Siti Maisyaroch

Dalam surat yang ia tujukan kepada Ombudsman, Arif juga menyampaikan persoalan lain, seperti hal teknis saat ujian, kendala server, dan lain-lain. Saat ini, Arif menunggu respons dari Ombudsman terkait surat yang ia kirim tersebut.

Arif berharap akan ada tindak lanjut sehingga pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa periode lain dapat berjalan maksimal.