Solopos.com, SOLO — Petugas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mendatangi warga ke rumah peserta yang menunggak iuran. BPJS Kesehatan memperkirakan tunggakan iuran peserta mencapai Rp3 triliun. Tunggakan ini berasal dari peserta BPJS yang tidak aktif.
Asisten Deputi Bidang Promosi dan Perluasan Peserta BPJS Pusat, Agus Ramlan Hidayat, mengatakan berbagai upaya dilakukan BPJS Kesehatan untuk menagih tunggakan iuran peserta.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Upaya itu di antaranya mengembangkan kanal-kanal pembayaran tidak sebatas melalui bank, namun diperluas ke minimarket berjejaring seperti Alfamart dan Indomart.
“Kader JKN-KIS [Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat] juga lebih didekatkan ke masyarakat. BPJS di seluruh daerah juga aktif dan ditarget tagihan kolektif iuran,” katanya ketika dijumpai wartawan seusai Sosialisasi Pola Hidup Sehat JKN-KIS di Pendapi Gedhe Balai Kota Solo, Kamis (8/11/2018).
Upaya lain menagih tunggakan iuran juga dilakukan BPJS Kesehatan dengan menerjunkan petugas untuk mendatangi peserta secara door to door di rumah mereka. Sebanyak 7.000 pegawai BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia dikerahkan untuk menagih tunggakan iuran tersebut.
Door to door bisa dilakukan dengan mendatangi rumah peserta ataupun melalui jaringan telepon. “Semua pegawai punya kewajiban mengingatkan iuran ke peserta,” katanya.
Saat ini, BPJS Kesehatan terus meningkatan sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat. Selain sebagai upaya preventif, juga dilaksanakan agar kesehatan menjadi gaya hidup masyarakat.
Dengan banyaknya masyarakat terjaga kesehatanya mampu menekan jumlah mereka yang berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Hal ini akan berdampak pada klaim ke BPJS Kesehatan yang tidak menumpuk dan tunggakan berkurang.
“Ini sebuah proses yang dampaknya tentu saja butuh waktu. Ini sebuah kegiatan promotif dan preventif,” kata Agus.
Agus mengatakan tingginya biaya klaim salah satu faktornya sesuai diagnosis penyakit lebih banyak karena perilaku hidup tidak sehat. Dengan begitu perlu adanya peningkatan perilaku hidup sehat di masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo Siti Wahyuningsih mengatakan Pemkot berupaya memenuhi dan mengembangkan sarana dan prasarana layanan kesehatan termasuk dalam pembiayaan kesehatan melalui program JKN-KIS dengan dibiayai APBD Kota Solo.
Program 100% JKN-KIS bagi warga adalah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Universal Health Coverage. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
“Kami sudah mengerahkan petugas mulai dari kelurahan hingga RT untuk menyisir satu persatu warga yang belum memiliki jaminan kesehatan termasuk peserta JKN-KIS mandiri yang tak mampu membayar premi bulanan,” katanya.
Penyisiran ulang peserta JKN-KIS mandiri yang tak mampu membayar premi bulanan akan dilakukan juga oleh Pemkot Solo. Hal ini sebagai upaya Pemkot mengintegrasikan peserta JKN-KIS mandiri rentan miskin dengan dibiayai APBD Kota Solo.
Tindaklanjutnya agar warga terdaftar dalam kepesertaan JKN. Bagi warga miskin dan rentan miskin, Pemkot telah menanggung JKN melalui program KIS dengan biayai APBD Kota Solo.
Sedangkan bagi warga mampu, dia menyarankan meski telah memiliki jaminan kesehatan melalui asuransi swasta tetap harus mendaftar JKN.
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menyebut lamanya tunggakan peserta JKN-KIS mandiri yang tak lagi mampu membayar premi bulanan bervariasi dari sebulan hingga beberapa tahun. Mereka juga masuk kategori warga rentan miskin yang perlu dibiayai negara.
“Masih banyak peserta JKN-KIS mandiri yang menunggak membayar premi bulanan. Nah ini akan kami sisir lagi, supaya kita integrasikan ke Pemkot,” katanya.
Integrasi akan dilakukan dengan catatan warga yang menunggak diminta melunasi seluruh tunggakan tersebut. Pelunasan bisa dilakukan dengan cara mengangsur.
Setelah itu, Pemkot akan mengintegrasikan kepesertaan dari JKN-KIS mandiri ke APBD Kota Solo. Dia mengatakan seluruh warga Kota Bengawan harus terdaftar dalam program JKN-KIS.
Namun saat ini masih banyak warga yang enggan mendaftar sebagai peserta JKN baik melalui BPJS Kesehatan maupun KIS dengan beragam alasan.
“Kami akan sisir lagi warga Solo yang belum terdaftar JKN. Mungkin mereka belum memahami manfaatnya,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
