SOLOPOS.COM - Menteri Perhubungan Ignatius Jonan (Dok/JIBI/Solopos/Antara)

Pesawat Airasia ditemukan dan pencarian terhadap korban terus dilakukan. Hari ini, DPR mengungkap kekecewaan karena Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak hadir dalam rapat kerja terkait musibah Airasia.

Solopos.com, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR merasa kecewa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri rapat kerja DPR terkait jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhidin saat pembukaan rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1/2015), menyampaikan kekecewaannya itu karena Menhub Jonan memiliki peranan penting untuk menjelaskan persoalan.

Apalagi sejumlah pemangku kepentingan dalam penanganan musibah Airasia hadir dalam rapat itu, seperti dari Badan SAR Nasional, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), maskapai Airasia, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia), Koordinator Slot Indonesia (IDSC) dan lainnya.

“Saya ingin sampaikan kalau Basarnas dan KNKT sudah bekerja maksimal, harusnya kita malu. Seharusnya Menhub hadir saat ini untuk memberikan penjelasan agar lebih komprehensif. Saya tidak marah kepada menteri tapi masyarakat butuh informasi dari dia,” kata Muhidin.

Menurut dia, tidak mungkin maskapai terbang, dalam hal ini, Airasia, tanpa sepengetahuan regulator, Airnav, Angkasa Pura I dan lainnya.

“Enggak mungkin tanpa sepengetahuan regulator, yang perlu investigasi adalah ada apa dengan penerbangan ini, urgensi menteri ke Pangkalan Bun ini apa saat ini,” katanya.

Berdasarkan laporan Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Menhub Jonan tengah terbang ke Pangkalan Bun.

Muhidin menambahkan pihaknya juga menyayangkan Menhub Jonan tidak muncul ketika awal-awal terjadi kecelakaan pesawat Airasia, namun justru menimbulkan polemik baru terkait aksi memarahi direktur Airasia dan penaikan tarif batas bawah tarif penerbangan menjadi 40 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae menilai Menhub Jonan tidak mengerti hirarki perundang-undangan, di mana seharusnya sebagai regulator menghadiri panggilan DPR .

Sedangkan, lanjut dia, yang menyangkut proses evakuasi atau kemanusian lainnya itu, sudah ditangani oleh pihak-pihak terkait.

“Saya tidak mengerti mengapa menteri ini tidak hadir, tidak tahu atau apa yang mengundangnya itu badan legislatif,” katanya.

Ridwan mengatakan jika ke depannya menteri kembali absen dari undangan raker Komisi V DPR, pihaknya akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo.

“Kalau tidak bisa koordinasi ke Pak Menteri, kita langsung saja ke Presiden,” katanya.

Karena ketidakhadiran Menhub Jonan, sifat rapat tersebut diubah yang awalnya merupakan rapat kerja menjadi rapat dengar pendapat.

Kepala Basarnas Bambang Soelistyo turut hadir dalam rapat tersebut, termasuk Presiden Direktur Airasia Sunu Widyatmoko, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Andi Eka Sakya, dan pemangku kepentingan lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya