Pesan Mendikbud, Pengangkatan Kepala Sekolah Jangan Karena Kepentingan Politik

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah memerhatikan unsur kompetensi dalam pengangkatan kepala sekolah, bukan karena kepentingan politik.

Kepala sekolah dan pengawas adalah dua unsur tenaga kependidikan yang memegang kunci pengelolaan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Dengan begitu pengangkatan mereka harus dilakukan secara selektif.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Untuk memaksimalkan pembinaan terhadap tenaga kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadakan kegiatan Sinkronisasi Program Pembinaan Tenaga Kependidikan dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan yang digelar pada Rabu-Jumat (27-29/3.2019) itu menghadirkan para kepala bidang yang menangani tenaga kependidikan dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Muhadjir mengatakan saat ini Kemendikbud memproses perubahan peran dan fungsi dari pengawas sekolah dan kepala sekolah. Ke depan jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah menerapkan pola karier. “Guru bila bagus bisa jadi kepala sekolah, kepala sekolah bila bagus bisa jadi pengawas,” kata Muhadjir saat membuka kegiatan tersebut di Jakarta seperti dilansir di laman Kemdikbud.go.id, Kamis (28/3/2019).

Apabila kinerja kepala sekolah maupun pengawas bagus, mereka bisa menjabat lebih dari dua periode. “Dengan catatan harus pindah ke sekolah lainnya,” ujar Mendikbud. Apabila ada kepala sekolah yang kinerjanya kurang baik, Mendikbud berharap tidak dirotasi ke sekolah yang masih membutuhkan perhatian lebih. Praktik seperti itu akan memperlambat kemajuan dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Mendikbud yakin reformasi di sekolah tidak akan terjadi apabila kepala sekolah dan pengawas belum dibenahi. Pemerintah daerah dituntut berani menciptakan pemerintahan yang bersih, termasuk dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas yang harus berdasarkan kompetensi, bukan kepentingan politik.

“Asumsi saya sekolah itu tergantung pemimpinnya. Bila pemimpinnya kuat, visioner, memiliki tanggung jawab yang besar, dan betul-betul berkorban untuk (sekolah) yang dia pimpin, Insya Allah sekolah itu akan maju,” kata Mendikbud.

Apabila ada daerah yang memiliki anggaran berlebih, Mendikbud minta tidak perlu lagi meminta bantuan dari pusat. Sebaliknya pemerintah daerah tersebut justru membantu daerah di sekitarnya. Tujuannya meningkatkan semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

“Misalnya ada kota yang anggarannya berlebih, ya kota tersebut menanggung pelatihan kabupaten,” ujar Mendikbud.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano, dalam laporannya menyampaikan kegiatan itu bertujuan menyinkronkan program serta anggaran di pusat dan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kependidikan. “Karena ada beberapa hal yang harus didiskusikan bersama, di antaranya berkaitan dengan pembinaan kepala sekolah dan pengawas untuk program 2019,” ujar Supriano.