Pesan dari Kyoto

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (15/5/2019). Esai ini karya Gutomo Bayu Aji, pegiat kemitraan untuk pertanian dan penghidupan berkelanjutan. Alamat e-mail penulis adalah gutomoaji@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO — Pada 13 Mei 2019 yang lalu sebuah pertemuan global di antara para pegiat lanskap (bentang alam), yaitu Global Landscapes Forum (GLF) digelar di Kyoto, Jepang. Pertemuan ini dihadiri perwakilan pemerintah, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat adat bahkan guru spiritual, dan lain-lain dari berbagai negara di dunia.

Promosi Banjir Kiper Asing Liga 1 Menjepit Potensi Lokal

Isu utama yang diangkat adalah peranan lanskap, terutama kawasan hutan dan pertanian, dalam pengurangan dampak perubahan iklim global. Kata kunci yang penting dalam isu ini adalah lanskap, agroforestri, gaya hidup, dan hak atas tanah. Khusus mengenai hak atas tanah tampaknya akan diangkat secara spesifik di dalam GLF selanjutnya yang akan diselenggarakan di Bonn, Jerman, pada 22 Mei 2019 mendatang.

Secara umum lanskap di sini bisa diartikan sebagai suatu daerah yang luas yang terkait dengan penampilan bentang alam. Dalam konteks ini daerah lebih merujuk pada kawasan perdesaan sehingga berbagai isu perdesaan yang mengemuka sekarang seperti pertanian skala kecil, kemiskinan, ketimpangan gender, dan kerusakan lingkungan secara umum menjadi isu yang spesifik.

Pendekatan lanskap merupakan suatu pendekatan yang kompleks yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam mengatasi isu mutakhir yang terkait dengan persoalan global sekarang, yaitu perubahan iklim di satu sisi dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di sisi lain.

Pendekatan Baru

Walaupun pendekatan ini relatif baru di telinga publik Indonesia, namun dunia menganggap Indonesia penting karena merupakan bagian dari paru-paru dunia yang sedang tumbuh sebagai negara maju. Untuk mencapai dua tujuan utama tersebut, yaitu mengurangi dampak perubahan iklim melalui REDD plus (Reduction Emission from Deforestation and Degradation plus [agriculture]) sekaligus mencapai SDGs, pendekatan lanskap tampaknya akan melengkapi pendekatan-pendekatan lama yang bernuansa tunggal seperti pendekatan tata ruang dan daerah aliran sungai atau DAS.

Apabila pendekatan-pendekatan lama itu terkesan birokratis, kaku, dan tidak efisien maka pendekatan baru ini menawarkan kolaborasi yang luas, lentur, dan efektif. Pendekatan lanskap tampaknya juga menempati ruang demokratisasi sumber daya alam ketika otoritarianisme dalam pengelolaan sumber daya alam dinilai sudah usang dan sebagai pembarunya diperlukan pendekatan terbuka yang demokratis.

Melalui pendekatan ini pesan tersirat yang ingin disampaikan tampaknya berpusat pada gagasan tentang perubahan cara produksi dan konsumsi yang selama ini berdampak negatif terhadap perubahan iklim ketika keduanya bisa dikemas ke dalam suatu narasi singkat, yaitu gaya hidup yang ramah lingkungan.

Pendekatan lanskap sangat relevan dipraktikkan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama hutan dan pertanian, termasuk dalam penataan ruang serta pengelolaan DAS. Selama ini pengelolaan sumber daya alam dikuasai oleh rezim-rezim sektoral dengan keterpisahan antara pengelolaan sumber daya alam, bahkan hutan dan pertanian, serta tata ruang dan DAS.

Pendekatan lanskap tidak hanya memecah ego sektoral itu namun juga menarik semua stakeholders yang terkait baik pemerintah, sektor bisnis, maupun masyarakat sipil dalam suatu kolaborasi untuk mencapai tujuan pengelolaan lanskap bersama-sama. Peran masing-masing stakeholder diakui dan mendapatkan ruang aktualisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Kegagalan pendekatan lama yang bersifat sektoral dan bergantung pada satu aktor utama, yaitu pemerintah, sudah saatnya direfleksikan dan mulai membuka pandangan untuk pendekatan baru yang telah dipromosikan secara global ini. Makna GLF Kyoto adalah banyak pengalaman dari berbagai pengelolaan lanskap di seluruh dunia yang memberikan contoh terbaik untuk ditarik relevansinya.

Pergeseran pendekatan ini sudah hampir pasti akan menimbulkan implikasi dalam tata kelola sumber daya alam, terutama hutan dan pertanian di Indonesia. Kuncinya terletak pada regulasi yang terbuka yang memungkinkan stakeholder lain memainkan peranan dalam pengelolaan itu untuk mencapai tujuan bersama.

Banyak yang Harus Dibenahi

Banyak hal yang memang harus dibenahi tetapi jika tidak dimulai sekarang maka pengelolaan sumber daya alam yang berdampak negatif terhadap perubahan iklim dan upaya mencapai SDGs akan berlanjut. Itu artinya kerusakan sumber daya alam, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, kemiskinan, serta kesengsaraan juga akan berlanjut.

Langkah awal yang harus segera dipikirkan adalah bagaimana mengaplikasikan pendekatan lanskap itu dalam kebijakan tata kelola sumber daya alam, khususnya hutan dan pertanian. Aplikasi ini juga berarti meramu atau memadukan antara pendekatan lanskap dengan pendekatan tata ruang dan DAS.

Dua diantara empat kata kunci di atas tampaknya memiliki urgensi dalam kebijakan sekarang, yaitu penataan hak atas tanah dan agroforestri. Hak atas tanah terkait dengan kebijakan reforma agraria sedangkan agroforestri terkait dengan kebijakan perhutanan sosial sekarang. Keduanya, di dalam REDD plus perlu dipadukan dengan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Sementara kata kunci lain yaitu gaya hidup harus dibarengi dengan pendekatan budaya yang melawan cara produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan. Pertanian monokultur yang tergantung produksi pupuk kimia dan pestisida industri besar yang mengendalikan rantai komoditas pangan melalui sistem pasar bebas yang selalu didorong oleh keinginan serbainstan hanyalah salah satu contoh budaya yang tidak berkelanjutan.