Solopos.com, SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berencana membangun perumahan untuk pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah setempat. Namun DPRD Solo menilai Pemkot akan kesulitan mencari lahan untuk merealisasikan program itu.
Ketua Komisi I DPRD Solo, Budi Prasetyo, saat ditemui
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Secara teknis, kata dia, PNS akan dimudahkan untuk mendapatkan fasilitas perumahan lewat program kredit perumahan rakyat (KPR) dengan menggunakan jasa koperasi.
“Program perumahan PNS itu bagus karena banyak PNS golongan I yang belum punya rumah. Pemkot harus mendata berapa PNS yang belum punya rumah. Data itu bisa menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan lahan dengan asumsi rumah tipe 27,” papar Budi.
Budi memprediksi nilai jual rumah tipe 27 itu di atas Rp100 juta/unit. Prediksi itu didasarkan pada harga rumah dengan tipe yang sama di daerah Gentan, Sukoharjo.
Praktisi developer Solo, Lukman Hakim, menerangkan program perumahan rakyat itu memungkinkan adanya subsidi dari pemerintah, apalagi bila sumber dananya dari pemerintah pusat. Berdasarkan pertimbangan lokasi di Mojosongo, Lukman memproyeksikan nilai jual rumah itu minimal Rp150 juta.unit dengan asumsi tipe 27 dan luas tanah 70 meter persegi.
Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, dan Keluarga Berencana (Bapermas, PP, PA, dan KB) Solo, Anung Indro Susanto, menyatakan para PNS sangat memungkinkan mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat karena setiap gaji PNS selalu dipotong untuk tabungan perumahan per bulan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
