Perumahan di Mayang Belum Dongkrak Pendapatan Desa

SUKOHARJO — Pertumbuhan perumahan di Desa Mayang, Kecamatan Gatak, sejak 2008 lalu belum mampu mendongkrak pendapatan desa. Maraknya perumahan juga membuat target pencapaian pajak bumi dan bangunan (PBB) di kawasan tersebut merosot menjadi 65%.

Data dari Kantor Kepala Desa Mayang menyebutkan sebelum marak pertumbuhan perumahan, pencapaian target PBB di Desa Mayang mencapai 90%. Namun angka tersebut terus mengalami penurunan seiring pertumbuhan perumahan yang mulai masuk Desa Mayang.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Kepala Desa Mayang, Harjono, ketika ditemui Solopos.com, Kamis (28/3/2013) di balai desa setempat, mengungkapkan pertumbuhan kawasan permukiman baru semestinya membuat pertumbuhan daerah semakin maju, namun kenyataannya tidak bagi Desa Mayang.

“Penarikan pajak tidak bisa optimal. Sebelum pengembang perumahan masuk target kami bisa 80%-90%. Sekarang pencapaian maksimal hanya 65%. Penarikan pajak bagi warga desa yang biasa cukup gampang dilakukan. Tapi kalau perumahan lama cukup sulit dilakukan karena ketidakjelasan dari pihak pengembang. Kalau pengembang baru sudah kita arahkan,” terangnya.

Harjono mengatakan penarikan PBB di perumahan lama (yang telah berdiri sebelum dirinya menjabat Desember 2012 lalu) selama ini cukup sulit dilakukan karena minimnya kerja sama dari  pihak pengembang setelah proyek pembangunan perumahan rampung dilakukan.

“Pengembang itu kalau sudah keluar, penagihan pajak makin sulit. Padahal status tanah sawah di area perumahan itu 90% sudah pindah tangan semua. Pajaknya besar semua. Kadang proses pindah tangan dari pemilik tanah di sini kepada pihak luar tanpa sepengetahuan pihak desa. Kadang dari notaris langsung pindah tangan. Itu yang menyulitkan proses identifikasi,” katanya.

Kesulitan identifikasi sertifikat oleh pihak desa juga diperparah dengan keengganan warga yang tinggal di perumahan Desa Mayang untuk pengurusan administrasi kependudukan. Dari data  sensus penduduk 2010 lalu, masih banyak warga banyak yang enggan repot pindah administrasi.