PERUMAHAN DI JOGJA : Rumah Bersubsidi Lebih Banyak daripada Rumah Nonsubsidi

Perumahan di Jogja lebih banyak berupa rumah bersubsidi daripada rumah nonsubsidi

Harianjogja.com, JOGJA-Backlog rumah subsidi atau yang biasa disebut rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DIY cukup besar. Jumlahnya mencapai 60% dari total backlog yang ada.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) DIY, Nur Andi Wijayanto mengatakan, untuk data valid terkait backlog pada skala daerah, DIY belum memiliki data resmi.

Hanya saja berdasarkan data internal yang dimiliki REI, backlog di DIY sebesar 10.000 unit per tahun, sementara jika dilihat secara nasional sekitar 800.000 unit per tahun.

Dari total backlog tersebut, rumah subsidi berandil paling besar. “Yang [backlog] rumah subsidi paling besar. Dipresentase 60 persen subsidi dan 40 persen non subsidi,” kata Andi, Selasa (6/9/2016).

Ia mengatakan, sudah sejak tahun 1980-an, REI DIY mendukung pemerintah dalam pembangunan rumah bagi MBR. Sejak dari harga rumah Rp20 juta, Rp50 juta, hingga saat ini Rp116,5 juta, REI sudah berkontribusi.

Bersambung halaman 2

Akan tetapi, katanya, semakin lama, kemampuan sektor produksi pengembang sebagai produsen untuk mengejar harga jual yang dibatasi oleh pemerintah semakin sulit.

“Sebabnya, nilai kenaikan tanahnya yang sudah tidak rasional dalam tanda kutip terhadap harga batasan yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Bagi Andi dan rekan sejawatnya di dunia properti, untuk membangun rumah murah senilai Rp116,5 juta, idealnya harga tanah hanya Rp150.000 per meter persegi. Namun, kenyataan di lapangan harga melambung mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah. Harga Rp300.000 pun hanya dapat ditemukan di daerah pelosok DIY.

Menurutnya, anggapan murah tidak hanya dari harga rumahnya tetapi juga dari akses menuju rumah. “Kalau tumbasnya [belinya] murah tapi kalau untuk mengantar ke sekolah anak, pergi-pergi ke mana-mana sulit, sama saja,” tuturnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi pemerintah dalam mengatur harga lahan di DIY. Selama ini, harga lahan hanya mengikuti mekanisme pasar sehingga harga tanah tinggi tak terhindarkan. Dengan kondisi harga lahan yang masih belum terjangkau seperti ini, Andi menilai membangun rumah murah adalah pilihan.

Bersambung halaman 3

Melalui paket kebijakan ekonomi jilid XIII, pemerintah sudah mulai menunjukkan perhatiannya kepada sektor properti. Dalam paket kebijakan tersebut berisi penyederhanaan perizinan pembangunan rumah subsidi yang awalnya 33 izin, dipadatkan jadi 11 izin. Waktu tempuh juga dipersingkat dari 981 hari menjadi 44 hari.

REI DIY mengapresiasi hal ini karena menurut Andi paket kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada swasta supaya mau ikut berperan serta dalam mewujudkan satu juta rumah. “Karena pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri,” tegas Andi.

Sementara itu, pengembang lainnya, Budi Utama pernah menyampaikan, harga lahan yang kian meroket tidak bisa jadi alasan bagi pengembang untuk tidak menyukseskan program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, pengadaan rumah murah tetap dapat dilakukan dengan menekan ongkos produksi. Untuk pengadaan daun pintu misalnya, pengembang masih dapat menggunakan daun pintu dari kayu yang harganya sama dengan standar triplek.

“Caranya, pengembang bisa membeli langsung pada perajinnya sehingga harganya lebih murah,” tandasnya.

Untuk bahan baku pabrikan seperti semen, pengembang dapat memilih semen yang harganya terjangkau.

“Kita bisa kontrak sama pabrik untuk menyediakan semen curah bukan sak-sakan [karung]. Biaya sak itu berapa? Kalau Rp10.000 kan bisa menekan harga Rp10.000,” imbuh pemilik PT Bayutama Aji Sentosa ini.

Baginya, pengembang harus pintar menyiasati pengeluaran dalam rangka menyajikan rumah murah dengan konsep elegan. Jangan kemudian MBR dimiskinkan dari bentuk rumahnya.