PERTANIAN SRAGEN: Pemerintah Pusat Dinilai Kurang Berpihak pada Pertanian Daerah

Pemerintah Pusat dinilai kurang berpihak pada pertanian daerah.

Solopos.com, SRAGEN—Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng Pramestuti, panen masukan dan keluhan dari jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Sragen saat menggelar reses di lingkungan Pemkab Sragen, Rabu (21/2/2018) lalu.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Kegiatan itu diikuti Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati; Wabup Sragen, Dedy Endriyatno; Sekda Sragen, Tatag Prabawanto; serta sejumlah kepala OPD Sragen.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sragen, M. Jazairi, mengeluhkan turunnya alokasi pupuk bersubsidi 2018. Alokasi pupuk tahun ini hanya 70% dari alokasi pupuk yang sama pada tahun lalu. Dia juga menyoroti belum adanya serapan gabah kendati saat ini masa panen padi sudah hampir rampung. Menurut dia, perlu pembenahan terhadap penerapan sistem kartu tani agar lebih efektif.

“[Kartu tani] masih ruwet, pusing implementasinya,” ujar dia. (baca juga: PERTANIAN SRAGEN : Ribet, Ribuan Petani Kalijambe Ogah Pakai Kartu Tani untuk Tebus Pupuk)

Jazairi juga meminta pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran yang layak untuk pembangunan sumur-sumur dalam baru bagi lahan pertanian. Keberadaan sumur-sumur tersebut, menurut dia, sangat penting bagi petani terutama pada musim kemarau.

Kepala Dinas Pertanian Sragen, Eka Rini Mumpuni, mengeluhkan anjloknya dana alokasi khusus (DAK) pertanian. DAK pertanian pada tahun ini hanya Rp2,01 miliar. Angka itu jauh turun dibandingkan DAK pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan dia, DAK pertanian 2017 Sragen Rp8 miliar sementara pada 2016 sekitar Rp27 miliar. Rendahnya DAK tahun ini membuat pemerintah daerah tidak bisa banyak berbuat banyak terkait pengembangan sektor pertanian. Padahal selama puluhan tahun Sragen dikenal sebagai penyangga (lumbung) pangan nasional.

Wabup Sragen, Dedy Endriyatno, menilai keberpihakan pemerintah pusat terhadap Sragen sebagai lumbung pangan nasional belum begitu terasa. Padahal Sragen telah mengorbankan 220 hektare lahan pertanian untuk proyek jalan tol.

Ke depan Pemerintah Pusat perlu menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan sektor pertanian Sragen. Salah satu caranya dengan memberikan alokasi anggaran dan bantuan sarana prasarana pertanian yang layak.

Menanggapi berbagai masukan dan keluhan pimpinan OPD Sragen, Agustina Wilujeng menyatakan akan all out mengupayakan peningkatan DAK maupun alokasi pupuk bersubsidi. Dia optimistis tahun depan kondisinya lebih baik.

Dia mengakui Sragen pantas mendapatkan bantuan yang lebih besar dibandingkan yang diterima pada tahun ini. Sragen merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

“Dibutuhkan dukungan pusat untuk kemajuan daerah,” tutur dia.