PERTANIAN SRAGEN : Ini Alasan Petani Pilih Pupuk Nonsubsidi

Pertanian Sragen, kuota menjadi masalah petani memilih pupuk nonsubsidi.

Solopos.com, SRAGEN–Para petani memilih tak mengambil jatah pupuk bersubsidi karena alokasi pupuk bersubsidi tak sesuai dengan kebutuhan petani. Mereka justru mencari pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal dari pupuk bersubsidi dengan selisih Rp15.000-Rp20.000/sak.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Seorang petani asal Dukuh Wates RT 003/RW 006, Desa Ngarum, Kecamatan Ngrampal, Sragen, Jandu, 45, saat ditemui Solopos.com di sawahnya, Senin (18/4/2016), sembunyi-sembunyi membeli pupuk nonsubsidi ke luar daerah atau ke kelompok tani (poktan) lain yang berlebih. Kuota pupuk bersubsidi yang diterimanya dari penyalur, kata dia, tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk untuk tanaman padi seluas satu patok atau setara dengan 3.300 m2.

Dia mengaku mendapat jatah urea hanya 25 kg padahal kebutuhannya minimal 50 kg. Demikian pula, jatah pupuk phonska bersubsidi hanya 75 kg sedangkan kebutuhannya 100 kg atau dua sak. “Pupuk lainnya, SP-36 dan ZA juga tidak sesuai kebutuhan. Saya sampai adu mulut dengan penyalur. Saya ini beli bukan utang. Kalau mau untung Rp10.000/sak saya kasih asalkan kebutuhan pupuk saya dipenuhi. Tetapi penyalur itu tetap tidak mau. Daripada mengambil jatah hanya 25 kg untuk urea ya lebih baik tidak mengambil. Saya membeli pupuk di luar daerah,” ujarnya.

Jandu mencari pupuk nonsubsidi sampai ke Blimbing Kecamatan Sambirejo atau ke Balong, Karanganyar. Dia merasa pupuk di Karanganyar lebih berlimpah tidak seperti di Sragen. Jandu rela membeli di luar daerah dengan jarak tempuh jauh asalkan bisa mendapat pupuk sesuai dengan kebutuhannya.

“Kalau jatah pupuk bersubsidi dipaksakan ya terlalu berisiko untuk tanaman padi saya. Hasilnya bisa tidak sesuai harapan. Selama ini petani selalu dirugikan dengan kebijakan yang tak berpihak,” tambahnya.

Keluhan senada juga disampaikan Parmin, 70, petani asal Dukuh Warek RT 010/RW 008, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, saat ditemui Solopos.com secara terpisah. Parmin memiliki dua patok sawah yang ditanami padi. Dia mengeluh kepada penyalur yang tidak menyediakan stok pupuk bersubsidi ketika petani mulai memupuk. Parmin pun tak mengambil jatah pupuk bersubsidinya karena tidak ada stok barang di penyalur saat membutuhkan pupuk. Akhirnya, Parmin pun mencari pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal daripada pupuk bersubsidi karena tidak mau berisiko.

“Saya tidak ambil jatah pupuk bersubsidi. Kalau menunggu jatah ada ya pemupukan padi saya bisa terlambat dan berdampak pada pertumbuhan padi. Waktu saya mau ambil pupuk ternyata barangnya tidak ada dengan alasan pengiriman telat. Daripada menunggu ya beli di luar daerah,” katanya.

Parmin juga menyayangkan adanya kewajiban untuk membeli pupuk organik senilai Rp20.000/sak. Dia tidak butuh pupuk itu karena sudah cukup dengan pupuk kandang dan kompos dari jerami.

“Soalnya ambil atau tidak diambil harus bayar Rp20.000/sak. Akhirnya, kami ya terpaksa mengambilnya,” tambahnya.

Ketua Kelompok Tani Ngudi Kawruh Desa Ngarum, Siswo Miharjo, saat ditemui Solopos.com di kediamannya, mengakui bila persoalan pupuk di Ngarum sering menjadi masalah di tingkat petani. Dia mengatakan kebutuhan pupuk yang disusun lewat rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan riil petani. Bahkan, petani yang meminta jatah belakangan bisa tidak kebagian jatah pupuk bersubsidi.

Siswo pun mengakui bila jatahnya berlebih bila dibandingkan dengan anggota Poktan Ngudi Kawruh yang beranggotakan 120 orang petani. Sebagai Ketua Poktan Ngdu Kawruh, Siswo mendapat prioritas untuk menerima pupuk bersubsidi melebihi kuota.

“Saya memang diprioritaskan. Untuk urea saya dapat 100 kg padahal jatahnya hanya 80 kg; phonska saya dapat 50 kg sedangkan jatahnya hanya 32kg, ZA dapat 50 kg dari jatah 26 kg dan SP-36 memperoleh 50 kg dari jatah 15 kg,” ujar dia.