PERTANIAN SRAGEN : 46 Pengecer Pupuk Bersubsidi Putus Kontrak mulai Awal 2017

Pertanian Sragen, sebanyak 46 pengecer pupuk bersubsidi di Sragen tidak melanjutkan kontrak dengan produsen mulai 2017 mendatang.

Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 46 pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Sragen tidak melanjutkan kontrak dengan produsen pupuk bersubsidi, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) dan PT Petrokimia Gresik, mulai awal 2017.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Puluhan pengecer itu tak memperpanjang kontrak karena mengundurkan diri atau terkena pencoretan sebagai dampak tak tertib administrasi. Berdasarkan data di Dinas Perdagangan (Disdag) Sragen, jumlah pengecer pupuk yang berstatus kios pupuk lengkap (KPL) sebanyak 458 kios.

Data tersebut hampir stagnan sejak 2013-2015. Kasi Pembinaan Distribusi Disdag Sragen, Joko Suranto, mencatat ada pencoretan 18 pengecer pada 2016 karena bermasalah atau tidak sesuai aturan pengecer. Jumlah pengecer yang semula 458 kios menjadi 440 kios pada 2016.

“Jumlah pengecer itu berkurang signifikan pada 2017, yakni sebanyak 46 kios, karena ada penertiban administrasi. Tadinya belum berstatus KPL diajak agar KPL. Ada pengecer yang mau dan ada yang tidak. Yang mengalami kesulitan administrasi tidak mau atau mundur. Biasanya pengecer yang tua-tua itu. Akhirnya jumlahnya dari 440 kios kini tinggal 394 kios,” ujar Joko saat dihubungi Solopos.com, Selasa (27/12/2016).

Dia mengungkapkan penertiban administrasi dalam distribusi pupuk di tingkat pengecer itu disebabkan dua hal, yakni adanya program kartu tani dan adanya pemeriksaan administrasi dan penyaluran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016. Joko menyebut selama 2016, BPK memeriksa administrasi dan distribusi pengecer pupuk sampai empat kali.

Dalam pemeriksaan itu, ujar dia, BPK menemukan banyak pengecer yang tidak tertib administrasi. “Misalnya, petani yang mengambil pupuk bersubsidi tidak tercatat berdasarkan jatahnya. Pengecer yang tidak bisa didandani [diperbaiki] ya dicoret. Di sisi lain ada yang mundur karena tidak mau ribet. Padahal dengan kartu tani justru menguntungkan pengecer karena bisa bekerja sama dengan BRI sebagai penyedia kartu Brizzi,” tambahnya.

Joko menjelaskan lewat layanan kartu Brizzi itu pengecer otomatis menjadi agen BRI Link yang tidak sekadar melayani penjualan pupuk bersubsidi tetapi juga bisa melayani pembayaran listrik, pulsa, dan produk BRI lainnya. Ke depan lewat kartu tani itu, kata dia, petani beli pupuk itu cukup menggesekkan kartu Brizzi itu.

Bagi orang tua-tua yang gagap teknologi, ujar dia, mungkin bingung dan memilih mundur tetapi bagi pengecer yang muda-muda justru senang. Joko melanjutkan tujuan kartu tani itu untuk meminimalkan penyimpangan dalam distribusi pupuk. Risikonya, pengecer memang harus melayani penjualan pupuk bersubsidi secara eceran sesuai jatah yang diterima petani yang tercantum dalam kartu tani itu. Jatah petani tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.

Pejabat Staf Pemasaran Pupuk Kabupaten (PPK) PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), Ridwan, menyampaikan keberadaan pengecer itu menjadi tanggung jawab distributor. Dia berpendapat banyaknya pengecer yang mundur atau dicoret itu tidak berpengaruh pada distribusi. Distribusi pupuk bersubsidi, khususnya urea, diatur distributor sendiri.

“Kebutuhan pengecer itu menyeduaikan situasi dan kondisi di lapangan dan luasan lahan. Bisa jadi satu desa satu pengecer atau justru dua desa satu pengecer juga bisa. Kalau PT Pusri hanya sebagai operator penyedia pupuk,” kata dia.

Pejabat Staf Daerah Perwakilan Penjualan PT Petrokimia Gresik wilayah Klaten, Boyolali, Solo, dan Sragen, Sigit Cahyono, mengatakan berkurangnya pengecer pupuk di Sragen itu tidak berpengaruh pada distribusi pupuk kepada petani. Dia menyampaikan jatah di pengecer yang mundur itu bisa dialihkan ke pengecer lainnya yang masih aktif.

Dia menyampaikan idealnya satu desa itu satu pengecer, bahkan di Peraturan Menteri Perdagangan jumlah pengecer minimal dua kios per kecamatan. “Kenyataannya sekarang ada 2-3 pengecer per desa. Bagi saya banyaknya pengecer yang mundur itu tidak masalah. Jangkauan yang jauh bagi petani bisa disiasati dengan pembelian yang dikoordinasi oleh kelompok tani. Justru kalau terlalu banyak pengecer malah tidak baik dan dari sisi administrasi juga kurang tertib,” tambahnya.