PERTANIAN SRAGEN : 1.812 Petani Belum Masuk Daftar Penerima Kartu Tani

Pertanian Sragen, sebanyak 1.812 petani belum terdaftar sebagai penerima kartu tani.

Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 1.812 petani dari 11 kecamatan belum masuk dalam daftar penerima kartu tani yang dihimpun Bank Rakyat Indonesia (BRI). Data petani yang tercecer itu disebabkan data yang diterima BRI masih data mentah yang dibuat per Juni 2016.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Padahal data petani sudah divalidasi per 31 Oktober 2016. Data yang diminta Kantor Wilayah (Kanwil) BRI sebanyak 95.450 petani. Data tersebut diserahkan ke BRI dua tahap sebelum Oktober. (Baca juga: Data Dari BRI Tak Sinkron, Kelompok Tani Kebingungan)

Tahap I sebanyak 72.517 petani dan tahap II sebanyak 22.933 petani. Sementara jumlah petani yang tervalidasi oleh tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebanyak 97.262 orang.

Koordinator Penyuluh Pertanian Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) Sragen, Sutarjo, saat ditemui Solopos.com, Kamis (29/12/2016), menjelaskan pendataan petani dalam program Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) dilakukan pada April-Oktober 2016. Program SIMPI dengan output kartu tani itu merupakan program yang digulirkan Gubernur Jawa Tengah.

Ada tiga kabupaten/kota di Soloraya yang digandeng Pemprov Jateng untuk menggulirkan program itu, yakni Sragen, Klaten, dan Solo. “Pemprov kemudian meminta data petani sebelum Oktober. Padahal data masih mentah karena aturan dalam pendataan berubah-ubah. Aturan terakhir satu orang satu nomor induk kependudukan (NIK), satu kelompok tani, dan satu kartu tani. Pendataannya dilakukan PPL pegawai negeri sipil, PPL swadaya, dan PPL tenaga harian lepas,” katanya.

Dia menyampaikan BRI mendapatkan data petani dari Pemprov Jateng berdasarkan data mentah yang dihimpun PPL sebelum Oktober 2016. Dia menyatakan data valid yang dimiliki Bapeluh berdasarkan pendataan dari PPL per 31 Oktober lalu.

“Karena data masih mentah, ketika diberikan kepada kelompok tani ya otomatis banyak yang tidak sesuai. Dulu waktu pendataan, PPL kesulitan meminta KTP dan SPPT [surat pemberitahuan pajak terutang] PBB,” tambahnya.

Akibatnya, Sutarjo mencatat ada 1.812 petani yang belum masuk daftar calon penerima kartu tani dari BRI. Ke depan Sutarjo akan mengevaluasi data petani itu karena perbaikan dilakukan hingga Maret 2017.

Dia menyampaikan petani yang belum terdata, meninggal dunia, dan seterusnya akan didata kembali dan diunggah ke SIMPI di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, lalu dikirim ke provinsi. “Data 1.812 petani yang belum masuk daftar itu akan dimasukan ke provinsi sebelum Maret karena program kartu tani itu akan berjalan efektif mulai April tahun depan,” tambahnya.

Masalahnya, ujar dia, ada pada perubahan susuanan organisasi tata kerja (SOTK) baru di Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Sragen yang otomatis berpengaruh pada pelaksanaan program kartu tani. Dari data yang diterimanya, baru ada 2.422 kartu tani yang terdistribusi per 14 Desember 2016.

Terpisah, Kepala Bapeluh Sragen Muh Djazairi menambahkan pemakaian kartu tani sebenarnya untuk mengendalikan distribusi pupuk. Dia berharap lewat sistem kartu tani pupuk tidak lari ke mana-mana tetapi sampai ke petani sesuai jatahnya.

“Memang data yang dibagikan BRI ke kelompok tani itu data yang belum diverifikasi karena menggunakan data Juni 2016. Padahal data terakhir muncul Oktober. Ya, nanti ditata kembali,” katanya.