Pertanian Kulonprogo terganggu dengan ketersediaan air dan bersih.
Harianjogja.com, KULONPROGO – Produksi kedelai di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogkarta, menurun hingga 70% akibat kekurangan air dan benih yang tidak bisa tumbuh.
Promosi Banjir Kiper Asing Liga 1 Menjepit Potensi Lokal
Salah satu petani di Bulak Banaran, Kecamatan Galur, Hadi Sumitro di Kulonprogo, Minggu (16/8/2015), mengatakan setiap 14 meter hanya mampu menghasilkan kedelai satu kuintal dari sebelumnya tiga kuintal.
“Tanaman kedelai di Bulak Banaran kekurangan air karena saluran air Irigasi Sapon dimatikan sejak Mei karena dalam masa perbaikan. Akibat kekurangan air, hasil panen menurun hingga 70 persen,” kata Hadi Sumitro.
Ia mengatakan saat ketersediaan air di sawah mencukupi, dirinya mampu panen kedelai hingga 1,5 ton dengan lahan 100 ru atau 1.400 meter persegi.
“Total panen kedelai dari lahan 1.400 meter persegi hanya tiga kuintal kedelai. Kami masih bersyukur, hasil panen masih bisa digunakan untuk modal dan simpanan membeli benih padi dan pupuk untuk massa tanam pertama (MT I),” katanya.
Sumitro mengatakan harga kedelai tingkat petani cukup tinggi yakni Rp7.000 hingga Rp7.200 ribu per kilogram. Harga kedelai stabil, tidak ada lonjakan karena pasokan kedelai impor kepada pedagang tempe dan kedelai lancar.
“Tengkulak tidak banyak yang membeli kedelai petani karena impor kedelai masih banyak. Untuk sementara, kami tunda jual kedelai sampai harga tinggi,” katanya.
` Ia juga mengatakan bantuan benih kedelai dari Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan) Kulon Progo bagi kelompok Ngudi Makmur Banaran yang ditanaman di sawah seluas 150 meter persegin tidak bisa tumbuh. Petani menjadi rugi.
“Kami berharap pemkab mengganti rugi petani yang gagal tanam,” katanya.
Anggota DPRD Kulonprogo dari Fraksi PAN Priyo Santoso meminta pemkab supaya mengkaji kebijakan bantuan kedelai. Sebaiknya, sebelum dibagikan kepada petani, benih kedelai dilakukan uji coba terlebih dahulu.
“Jangan jadikan petani sebagai kelinci percobaan. Kami minta pemkab dalam hal ini, Dispertan harus meminta pertanggung jawaban pihak ketiga yang melakukan pengadaan kedelai,” kata politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Lendah dan Galur ini.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
