PERTANIAN BANTUL : 111 Hektare Jadi Lahan Tambak Udang, 1.600 Ton Padi Terancam Lenyap

Pertanian Bantul terancam oleh tambak udang.

Harianjogja.com, BANTUL — Lebih dari 1.600 ton padi di kawasan pesisir selatan Bantul terancam lenyap menyusul kebijakan Pemerintah DIY menetapkan zona tambak di Desa Srigading, Sanden.  Petani tidak ingin bernasib sama dengan petambak di Pantai Utara (Pantura).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pemerintah DIY dan Kraton Jogja sebelumnya mensosialisasikan penetapan zona tambak udang seluas 111 hektare di Desa Srigading, Sanden yang tersebar di Dusun Cetan, Ngepet, Tegalrejo dan Soge Sanden. Kebijakan itu mendapat penolakan dari petani.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Srigading, Sanden Slamet Subandi mengatakan, lahan seluas 111 hektare itu selama ini menghasilkan padi sebanyak tujuh hingga delapan ton per hektare. Dalam setahun, petani memanen padi sebanyak dua kali. Artinya dalam setahun ada lebih dari 1.600 ton padi yang berasal dari lahan produktif tersebut.

“Padi-padi itu kebanyakan dijual di wilayah Bantul,” ungkap Slamet Subandi, Selasa (20/9/2016). Selama ini kata dia, Kecamatan Sanden sejatinya menjadi lumbung pangan bagi Kabupaten Bantul. Mengingat lahan-lahan di sebelah utara,timur dan barat Bantul produksinya tidak sebanyak kawasan tengah dan selatan termasuk Sanden. Namun lumbung pangan itu terancam berubah jadi tambak.

“Wilayah utara seperti daerah perbatasan bukan lagi lumbung pangan karena sudah banyak perumahan, bagian barat seperti Pajangan juga tidak banyak sawah, daerah timur seperti Dlingo lebih banyak sawah tadah hujan. Lumbung pangan itu ada di wilayah tengah dan selatan,” jelas dia.

Selama ini menurut Subandi, Dinas Pertanian selalu memotivasi petani agar menjaga ketahanan pangan dengan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian. Namun kebijakan itu bertolakbelakang dengan penetapan zona tambak di lahan hijau.

Subandi menegaskan dirinya tidak termakan pernyataan manis pemerintah petani tetap dapat mempertahankan lahannya apabila tidak mau menjualnya ke investor tambak. Penetapan zona tambak kata dia akan menggiring seluruh petambak di DIY pindah ke Srigading. Petani lalu dihadapkan dengan investor. Satu tambak saja beroperasi maka selanjutnya akan menjalar ke seluruh wilayah, lantaran uap kincir tambak berpotensi merusak tanaman di sekitarnya.

“Kami juga tidak mau seperti petambak di Pantura. Keuntungan memang besar tapi setelah itu lahan rusak tidak dapat ditanami, di Pantura atau lihat saja di Pantai Kwaru Bantul banyak tambak sekarang terbengkalai tapi lahan sudah rusak,” tegas dia.

Pemerintah Klaim Amankan Ketahanan Pangan

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Pulung Haryadi mengaku menampung aspirasi petani tambak yang tidak menginginkan lahan mereka dicaplok sebagai zona tambak.

“Kami akan sampaikan ke Pemerintah DIY, saya yang dianggap sebagai bapak bagi petani tentu harus menyampaikan aspirasi mereka,” kata Pulung Haryadi.

Sejatinya kata dia ancaman alih fungsi lahan pertanin menjadi tambak udang tersebut tidak dikhwatirkan mengancam ketahanan pangan. Pemerintah mengklaim memiliki resep mengamankan ketahanan pangan.

“Antara lain dengan diversifikasi pangan. Yaitu mendorong masyarakat tidak hanya makan nasi tapi makan beragam pangan. Lalu dengan meningkatkan produksi pertanian lewat teknologi pertanian,” jelasnya lagi.

Pemerintah tahun ini menargetkan produksi padi meningkat dari 7,7 ton per hektare menjadi 8,3 ton per hektare. Sedangkan diversifikasi pangan, Pulung mengklaim positif. Pada 2015, data konsumsi beras warga Bantul diklaim hanya 96 kilogram per kapita per tahun, sebelumnya mencapai 112 kilogram per kapita per tahun.