Pertahankan Sriwedari, Pemkot surati BPN

Solo (Espos)–Tim Pemerintah kota (Pemkot) Solo yang melakukan kajian atas sengketa Sriwedari telah mengirimkan surat kepada Badan Petanahan nasional (BPN). Surat yang dikirim tak lebih dari dua pekan lalu itu berisi permohonan agar keputusan akhir sengketa Sriwedari tetap memenangkan publik alias masyarakat.

“Pemkot bukannya diam saja. Kami sudah kirimkan surat, sekitar sepuluh hari lalu, kepada BPN. Prinsipnya, Pemkot merasa keberatan terhadap pihak-pihak yang mengelola Sriwedari tidak untuk kemaslahatan bersama. Pemkot, bagaimanapun tetap berharap pengelolaan Sriwedari berada di tangan Pemkot, karena Pemkot akan mempertahankan Sriwedari untuk kepentingan publik,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Boeddy Soeharto, saat ditemui wartawan, di Taman Balekambang, Minggu (8/11).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Selain surat, tim menurut Boeddy juga tidak tinggal diam menanggapi desakan kuasa ahli waris Wiryodiningrat dan pedagang di kawasan Sriwedari. Saat ini, dia menjelaskan, tim yang terdiri atas Bagian Hukum dan HAM, Dinas Tata Ruang Kota (DTRK), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) tersebut tengah merancang tindakan-tindakan yang bakal diambil untuk mempertahankan Sriwedari sebagai ruang publik.

Hal yang menjadi bahasan tim, termasuk menggali lebih dalam keinginan masing-masing pihak yang terkait dalam sengketa tersebut, yakni ahli waris dan pengusaha/pedagang di kompleks Sriwedari. Dia menambahkan, tim akan mengadakan pertemuan internal, Senin (9/11) bedok.

Sementara itu, kepada para pedagang, Boeddy meminta mereka tidak resah. Pasalnya, penyelesaian sengketa Sriwedari tidak bisa diakhiri begitu saja, apalagi hingga berujung pada eksekusi. Untuk menuju keputusan akhir itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama dan pembicaraan/kompromi antara pihak-pihak terkait.
tsa