SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

BANTUL—Temuan anggaran tak wajar senilai Rp4,8 miliar yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berupa hibah kepada Komite Olahrga Nasional Indonesia (KONI) dan dialokasikan bagi Persiba dinilai kecil jumlahnya oleh pihak manajemen.

Menurut sekretaris Persiba, Wikan Wedho Kesworo, pada Harian Jogja, Selasa (2/8) jumlah tersebut tergolong kecil bila dibandingkan dengan PSIM yang mencapai Rp14 miliar.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Wikan juga mengatakan, dana hibah tahun lalu mencapai Rp8 miliar, tapi itu diimbangi dengan torehan prestasi yang luar biasa dari Persiba. Sedangkan untuk RAPBD Perubahan tahun ini ia mengakui memang ada alokasi untuk timnya tapi juga belum turun.

“Itu nanti pun juga disesuaikan lagi dengan regulasi yang akan ditetapkan. Kalau misalkan dalam regulasi tidak menghendaki demikian, maka dana itu akan dikembalikan lagi kepada negara,” terang Wikan.

Sebelumnya temuan tersebut disampaikan FPKS dalam sidang paripurna DPRD Senin (1/8) dengan agenda pandangan fraksi terhadap usulan RAPBD Pemkab. Juru bicara FPKS Arif Haryanto mengatakan, pemerintah harus menjelaskan secara rigid alokasi dana yang besarannya menonjol tersebut dibanding belanja sosial langsung untuk masyarakat.

Arif usai sidang mengatakan, anggaran tersebut tak wajar karena pada APBD murni 2011, KONI sudah mendapat hibah senilai Rp8 miliar untuk membiayai klub Persiba. Sementara pengajuan tambahan anggaran senilai Rp4,8 miliar dianggap terlalu besar. Arif membandingkan usulan tersebut jomplang dengan alokasi belanja langsung untuk masyarakat pada pos dana stimulan yang hanya diajukan Rp1 miliar.

Contoh lainnya menurut Arif, insentif guru dan pegawai honorer yang tak diajukan tambahan anggaran. Padahal selama ini mereka hanya mendapat tunjangan rata-rata Rp200.000 per orang per bulan. “Kami kira ini tidak wajar Pemkab harus menjelaskan dasar pertimbangannya apa harus dirinci,” tegasnya.

Arif menduga dana tersebut digunakan untuk membiayai klub sepak bola Persiba seperti APBD sebelumnya yang dianggarkan melalui KONI.  “Apakah karena aji mumpung. Mumpung tahun depan aturan melarang APBD untuk sepak bola makanya tahun ini dianggarkan lebih kami nggak tahu, Pemkab yang harus klarifikasi,” katanya.

Padahal kata Arif dalam reses yang digelar DPRD belum lama ini masyarakat meminta agar kegiatan sepak bola tak membebani APBD. Anggaran sebaiknya digunakan untuk kebutuhan masyarakat langsung.

Terpisah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD), Helmi Jamharis membantah bila anggaran tersebut tak wajar. Pasalnya kata dia, pada belanja sosial lainnya juga mengalami peningkatan tak hanya hibah untuk KONI.
 
Helmi membenarkan sebagian anggaran tersebut bakal digunakan untuk membiayai klub sepak bola Persiba. Namun dia mengaku lupa rincian penggunaan anggaranya. “Item nya untuk apa saja saya lupa. Memang untuk Persiba sebagian,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riyantono menyebutkan, Pemkab sudah menganggarkan kegiatan dengan proporsional. “Persiba salah satu yang diusulkan anggarannya, tapi yang lain seperti Bantuan Sosial Kemasyarakatan (BSK) juga diusulkan. Jadi wajar karena tidak hanya Persiba,” dalihnya.(Wartawan Harian Jogja/Arif Wahyu & Bhekti Suryani)

HARJO CETAK

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya