Perseteruan SBY-JK kian panas

JAKARTA: Sindir-menyindir nampaknya tengah menjadi tren di kalangan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjelang pelaksanaan pilpres, Juli mendatang. Seperti yang dilakukan capres dari Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) kembali menyindir SBY, rivalnya dalam pilpres mendatang.

Menurut JK, pemimpin kerjanya jangan pidato, rapat dan bicara, tanpa ada aksi. “Kecepatan program jangan kita bicara kemiskinan. Hanya pidato terus, rapat terus, jangan hanya bicara tapi harus melakukan sesuatu. Lebih banyak rapatnya daripada tindakannya, karena itu lebih cepat lebih baik,” ujar JK. Ucapan JK ini disambut tepuk tangan kader Golkar dengan riuh. Hal itu disampaikan JK dalam pengukuhan tim pemenangan JK-Wiranto.

Acara berlangsung di Kantor DPD Golkar Jawa Barat, Jl Maskumambang, Bandung, Jumat (22/5).Menurut JK, dua hal lainnya bagi pemimpin agar bertindak cepat yakni kepemimpinan yang cepat dan kecepatan dalam pengelolaan bangsa. “Jangan izin lambat, jangan pemikiran lambat. Makanya diperlukan kecepatan,” terangnya.

JK juga mengatakan, bangsa kita jangan didikte dari luar. Kemajuan bangsa selalu dimulai dari kemajuan ekonomi. Makanya ekonomi bangsa harus ekonomi mandiri, jangan didikte dari luar. Sementara kubu SBY-Boediono nampaknya juga tidak diam dengan sindiran yang dilancarkan JK. Bahkan pernyataan JK yang menyentil Boediono sebagai sosok yang pro terhadap neoliberal.

Kini, sindiran balasan dilancarkan kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Tim Sukses SBY-Boediono, Rizal Malarangeng, menyebut JK sebagai pemimpin yang grasah-grusuh. “JK menyebut Boediono lambat dan sering menghambat, contohnya soal monorel. Tidak demikian adanya. Boediono ingin berpegang pada aturan yang ada, tapi JK ingin dobrak aturan itu,” kata Rizal dalam jumpa pers di Restoran Bebek Bengil, Jalan Kiai Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Rizal berharap, JK tidak lagi melancarkan sindiran-sindiran yang kurang pantas. “Mengkritik boleh tapi harus saling menghargai,” katanya. Sementara itu Boediono yang juga hadir dalam kesempatan itu, enggan berkomentar banyak. Pengamat politik, Effendi Gazali mengatakan saling serang antara SBY dan JK adalah hal yang wajar.

Menurut dia, SBY dan JK tidak perlu malu untuk mengakui bahwa mereka telah melakukan kampanye dengan menyambangi berbagai daerah dengan berbagai dalih. “Langsung saja katakan bahwa saat ini ‘kami’ memang berkampanye untuk mendapatkan suara rakyat,” ujar Effendi, saat dihubungi Harian Jogja, tadi malam.

Ia menyatakan bahwa setelah pasangan SBY-Boediono dan JK-Wiranto mendeklarasikan diri untuk berkompetisi dalam pilpres, sejak saat itulah kampanye telah dimulai. Saat ini, imbuh dia, pertarungan terbuka SBY dan JK hanya upaya untuk melakukan perbandingan. “Mereka itu sedang berusaha membangun citra, ini sangat dibutuhkan karena sekarang memang zamannya pencitraan,” tutur Effendi.

Bagi penggagas Republik Mimpi ini, inti dari saling serang dan klaim yang dilakukan SBY dan JK hanyalah untuk mendulang suara. Menyangkal Fungsionaris Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menyangkal bila capres Golkar yang sekaligus Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK), telah meninggalkan tugas kenegaraannya demi kampanye.

“Tidak benar pendapat atau tudingan yang mengatakan bahwa JK meninggalkan tugasnya sebagai wapres dan berkampanye mencari dukungan,” tutur Yuddy. “Semuanya kegiatan resmi, kalau diantara waktu itu ada kesempatan bertemu dengan masyarakat, itu juga bagian dari tugasnya sebagai wakil pemerintah melakukan komunikasi sosial politik,” tutur Yuddy.

Yuddy mencontohkan beberapa kegiatan kunjungan JK ke beberapa daerah di nusantara. “Seperti memenuhi undangan pemda setempat, meresmikan pembangunan pasar atau penggunaan infrastruktur, meninjau pabrik seperti Pindad, PTDI, pabrik tekstil dan lainnya, adalah bagian tugas kenegaraannya,” tutur Yuddy.

Neoliberalisme Dalam diskusi di PPSK UGM, semua capres dan cawapres pada Pilpres 2009 pernah bersinggungan dan tak dapat lepas dari neoliberalisme. Siapapun presiden yang terpilih dalam periode lima tahun mendatang, kebijakan ekonomi cenderung masih dalam kerangka neoliberalisme.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema Membongkar Ideologi Politik dan Ekonomi Para Capres di Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, UGM, Jumat (22/5). “Jangan terlalu berharap banyak. Tidak akan ada perubahan mendasar menuju ekonomi kerakyatan atau kedaulatan ekonomi rakyat. Paling jauh, mungkin akan muncul kebijakan yang pro rakyat namun tetap elitis dan tangan rakyat hanya menengadah.

Itu bukan ekonomi kerakyatan karena tidak ada kedaulatan rakyat,” ujar dosen dari UGM, Revrisond Baswir. Prinsip pokok neoliberalisme, jelasnya, adalah penghapusan subsidi, liberalisme keuangan dan perdagangan serta privatisasi badan usaha milik negara (BUMN). Neoliberalisme tidak sama dengan pasar bebas atau liberalisme. Pasalnya, neoliberalisme menyaratkan campur tangan negara demi mekanisme pasar yang stabil.

“Megawati dan kabinetnya gencar melakukan privatisasi. Sementara SBY melakukan penghapusan subsidi. Cawapres saat ini yang dulu duduk dalam kabinet Mega maupun SBY juga mengambil kebijakan neoliberal,” terangnya. Pengamat politik dari UGM, Wawan Mas’udi berpendapat capres dan cawapres kali ini masih belum memiliki ideologi yang kuat. Menurut dia, setelah mengalami deideologisasi selama puluhan tahun, politisi di Indonesia masih gagap saat memilih ideologi yang dia yakini.

“Politisi harus ideologis, karena ideologi menjadi titik awal dan pondasi kebijakan yang akan mereka ambil selama menjadi pembuat kebijakan. Selain itu, substansi politik adalah pertarungan ideologi,” katanya. President Center Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad dan Ferry Juliantono masuk dalam daftar tim sukses pemenangan duet SBYBoediono, President Center, yang baru dideklarasikan.

Fadel telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD senilai Rp5,4 miliar. Sementara Ferry sebelumnya tersandung kasus demo anarkis menolak kenaikan harga BBM. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ferry 1 tahun penjara.

Oleh Rochimawati, Budi Cahyana & Dian Ade Permana
HARIAN JOGJA & SOLOPOS/JIBI

Avatar
Editor:
Budi Cahyono


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom