Perpanjangan jabatan gubernur Jogja bisa picu konflik

Jogja [SPFM], Perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang berulang kali terjadi merupakan polemik buruk, bagi masyarakat Yogyakarta. Hal ini menunjukkan sikap pemerintah, yang menjadikan persoalan ini mengambang. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Haris Sutarto, Senin (19/9). Pemerintah dan DPR, memang sudah membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, tetapi tidak ada semangat untuk menyelesaikan.

Menurut Haris, jika ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat pada managemen negara akan berkurang. Haris menambahkan, pemerintah harus membuat sikap yang jelas terkait nasib Yogyakarta. Tanggal 9 Oktober 2011 mendatang, masa perpanjangan jabatan Sultan, sebagai gubernur DIY akan habis. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan apapun, dari pemerintah apakah akan memperpanjang masa jabatan tersebut atau tidak. [kcm/dtp]

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi