Solopos.com, SRAGEN — Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sragen mengusulkan ada batas atas untuk harga gabah kering panen (GKP). Ini supaya konsumen beras tidak menjerit karena harga tinggi.
Sementara Perum Bulog siap menjadi bumper petani karena siap membeli GKP sesuai harga pasar tetapi tetap mempertimbangkan harga beras di tingkat konsumen.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Hal tersebut terungkap dalam audiensi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen dengan pimpinan DPRD dan Komisi II DPRD Sragen di Aula Serba Guna DPRD Sragen, Kamis (16/3/2023). Forum terbuka itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sragen, Muslim, didampingi empat anggota Komisi IV.
DPRD menghadirkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Peternakan (DKP3) Sragen, Eka Rini M.T.L. beserta jajaran; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Sragen, Cosmas Edwi Yunanto dan jajarannya; pimpinan Perum Bulog Cabang Surakarta, dan pemangku kepentingan terkait.
Pengurus Perpadi Sragen, Wiwit, mengaku dilema dengan harga GKP yang pernah tembus Rp6.400/kg. Dengan harga segitu petani senang tetapi penggilingan padi kecil akhirnya hanya bisa jadi penonton. Kalau penggilingan padi yang besar-besar, ujar dia, tidak masalah karena modalnya besar. Di sisi lain, harga GKP yang tinggi membuat harga jual beras pun jadi melambung.
“Sebenarnya ketika ada batas atas harga GKP Rp4.650/kg itu Perpadi tidak setuju. Kami memberi masukan ke pusat karena harga tidak relevan hingga akhirnya harga batas atas itu dicabut. Sekarang keluar harga fleksibilitas untuk pembelian GKP Rp5.000/kg. Kami minta ke pusat mestinya tetap ada harga batas atas dengan pertimbangan penggilingan kecil dan konsumen agar harga beras terjangkau,” ujar Wiwit.
Harga GKP sekarang, menurutnya naik lagi, di angka Rp5.900/kg. Itu adalah harga GKP yang Dipanen menggunakan combine harvester. Sementara jika padi dipanen menggunakan thresher harga GKP jadi Rp5.700/kg. Dengan fulktuasi harga GKP yang tinggi, Wiwit mengusulkan supaya ada kebijakan batas atas harga GKP.
“Prinsipnya petani senang, pedagang untung, dan konsumen beras tidak menjerit,” katanya.
KTNA Tak Setuju Harga Batas Atas
Sementara Ketua KTNA Sragen, Suratno, tidak setuju dengan kebijakan batas atas harga GKP. Dia sudah mengusulkan ke pemerintah agae harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP dipatok Rp5.400/kg tanpa ada harga batas atas. Angka itu diusulkan dengan mempertimbangkan banyak hal di antaranya pupuk, bahan bakar minyak (BBM), dan pestisida.
Pada bagian lain, Suratno mengusulkan kepada DKP3 Sragen supaya tidak menggunakan metode ubinan, yakni pengambilan sampel seluas 2,5 meter persegi, untuk menghitung produktivitas padi. Dia menyarankan menggunakan data hasil panen petani.
“Faktanya produksi padi di Sragen sepanjang 2019-2021 terus naik, tetapi pada 2022 belum ada datanya. Faktanya hasil panen di Sragen itu rata-rata 6 ton per hektare. Selain itu, kami minta ada mesin pengering gabah di setiap kecamatan,” jelasnya.
Kepala DKP3 Sragen, Eka Rini MTL, mengatakan persoalan pupuk akan dikomunikasikan ke kementerian. Sementara usulan pengadaan mesin pengering gabah per kecamatan itu harus mempertimbangkan apakah petani mampu mengelola usahanya.
“Hasil evaluasi saya terhadap lumbung pangan dengan mesin pengering gabah di Sragen, sebagian besar tidak maksimal. Saya berharap KTNA ikut mengawal bantuan yang diberikan pemerintah agar bisa bermanfaat bagi petani. Untuk harga gabah ini petani juga memperhitungkan harga beras di tingkat konsumen,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
