Pernikahan Dini Masa Pandemi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa 8 Juni 2021. Esai ini karya Dila Sulistianingsih, mahasiswa Jurusan Bahasan dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang.

 Dila Sulistianingsih (Istimewa/Dokumen pribadi).

SOLOPOS.COM - Dila Sulistianingsih (Istimewa/Dokumen pribadi).

Solopos.com, SOLO -- Pandemi Covid-19 selama lebih dari setahun belakangan berdampak  pada pertambahan kasus pernikahan dini di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2020  menyatakan angka pernikahan dini meningkat saat pandemi.

Kementerian ini mendapat laporan terjadi kenaikan hingga 24.000 permohonan dispensasi pernikahan dini di pengadilan agama.  Melonjaknya kasus pernikahan dini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global di banyak negara di dunia.

Pada pernikahan dini keadaan psikologis anak sebenarnya belum siap untuk menghadapi permasalahan keluarga yang kompleks. Pernikahan dini berisiko memunculkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi  disebabkan beberapa faktor.

Faktor yang pertama kondisi perekonomian. Hilangnya mata pencarian pada masa pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian keluarga yang sulit. Hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  pada 17 Februari 2021 menunjukkan data 119 peserta didik usia 15 tahun hingga 18 tahun putus sekolah dan menikah.

Mereka menikah dini karena kondisi perekonomi keluarga orang tua  yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Para orang tua mengambil jalan pintas menikahkan anak pada usia dini dengan alasan agar meringankan beban keluarga.

Faktor kedua adalah kondisi psikologis anak. Pandemi Covid-19 mengubah kondisi mental masyarakat. Orang dewasa dan kalangan usia remaja mengalami perubahan mental. Kasus putus sekolah pada masa pandemi ini mengakibatkan gangguan stres, panik, dan depresi kala memikirkan masa depan.

Selain perubahan mental ada perubahan pola pikir pada remaja yang sebelumnya hanya memikirkan pendidikan setelah putus sekolah mereka cenderung  berpikir untuk menikah pada usia muda. Faktor ketiga yang memicu pernikahan dini yaitu kondisi sosial.

Kurangnya dukungan lingkungan sosial dan kurangnya wawasan mengenai bahaya pernikahan dari orang-orang terdekat membuat para remaja  menikah dini. Berlakunya UU No. 16/2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia minimum menikah pada pada laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun mengakibatkan pernikahan pada umur 19 tahun dan 20 tahun meningkat.

UNICEF berpendapat yang dimaksud menikah muda adalah terjadinya ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menginjak usia 18 tahun atau kurang. Menurut UU No. 1/1974 pernikahan muda adalah terjadinya ikatan anatara laki-laki dan perempuan yang berusia kurang dari 21 tahun.

Pernikahan dini pada masa pandemi Covid-19 yang semakin meningkat menuntut pemerintah melakukan beberapa hal untuk mengurangi dan mencegah pernikahan dini. Hal utama yang perlu dilakukan adalah sosialisasi megenai tujuan pernikahan, persiapan memasuki jenjang pernikahan, dan pencegahan perkawinan usia anak-anak.

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus menyediakan  pendidikan seks. Di Indonesia informasi terkait pendidikan seks dan hak-hak reproduksi memang masih berkurang. Dua hal tersebut menjadi alasan mendasar perkawinanan pada usia muda masih sering terjadi.

Pemerintah Indonesia harus memberikan pendidikan seks yang komprehensif dengan memasukkan hal tersebut ke dalam kurikulum sekolah. Pemerintah juga harus mengadakan program pelayanan kesehatan peduli remaja dengan menggandeng berbagai instansi seperti dinas kesehatan.

Penyuluhan pencegahan pernikahan dini di ponon pesantrern, madrasah, dan sekolah lainnya harus diintensifkan. Mengatasi pemahaman masyarakat tentang hal-hal yang dianggap tabu juga penting dalam mencegah pernikahan dini.

Di tengah masyarakat ada ketakutan terhadap perzinaan yang, sayangnya, malah berujung pada gerakan mendukung perkawinan anak. Salah satu indikasi adalah makin banyak orang tua mengajukan  permohonan dispensasi untuk menikahkan anak di bawah umur.

Hal ini dapat diatasi dengan kerja sama atau melibatkan komunitas masyarakat di daerah. Pemerintah perlu bersikap tegas dalam pemberian dispensasi. Dispensasi harus diawasi secara ketat agar remaja tidak mudah tergiur dengan menikah muda.

Seluruh elemen masyarakat harus berperan mendiseminasi wawasan mengenai bahaya pernikahan dini. Para remaja lebih baik mencari pengalaman yang banyak dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya sebelum menikah agar mental dan fisik siap saat telah dewasa dan mampu melanjutkan kehidupan.

Berita Terkait

Berita Terkini

Membangun Ekosistem Lifelong Learning: Bagaimana Bertahan di Era Education 4.0?

Opini ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

Melawan Begal Digital

Esai ini ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia Group, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 22 September 2021.

Pelayanan Publik Indonesia Tangguh

Essai ini ditulis oleh Siti Farida, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 21 Agustus 2021.

ISI Solo Butuh Rektor Petarung

Essai ini ditulis oleh Aris Setiawan, pengajar jurnalisme di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 20 Agustus 2021.

Pendidikan Anak Merdeka

Essai ini ditulis oleh Paulus Mujiran, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang, dan telah diterbitkan Koran Solopos 19 Agustus 2021.

Pramuka di Masa Pandemi

Essai ini ditulis oleh Alies Sri Lestari, guru Bahasa Indonesia dan pembina pramuka di SMPN 5 Solo, dan telah diterbitkan di Koran Solopos 18 Agustus 2021.

Membangun Kemerdekaan Psikologis di Masa Pandemi

Opini ini ditulis Dr. Lilik Sriyanti, M.Si, dosen IAIN Salatiga dan Konselor Biro Konsultasi Psikologi.

Dimensi Sosial Teknologi Pertanian

Esai ini telah terbit di Harian Solopos 12 Agustus 2021, ditulis oleh Agung S.S. Raharjo, Analis Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Magrib di Serambi

Opini ini terbit di Koran Solopos edisi Sabtu 14 Agustus 2021, ditulis oleh Ayu Prawitasari, jurnalis Solopos.

Kurang Kencang, Pak Jokowi...

Esain ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia atau Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).

Pelajaran dari Emas Olimpiade

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Rabu 11 Agustus 2021, ditulis oleh Agustinus Heruwanto Guru SMA Pangudi Luhur St. Yosef Solo.

Dampak Penerapan PPKM di Salatiga

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Senin 9 Agustus 2021, ditulis oleh Santi Widyastuti, statistisi di Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

Pitulungan

Esai ini karya Arif Budisusilo, wartawan senior Bisnis Indonesia (Grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia atau JIBI).

Seni Memasarkan PPKM Level 4

Esai ini dimuat di Harian Solopos edisi Sabtu 7 Agustus 2021, ditulis oleh Mohammad Eko Fitrianto, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan mahasiswa doktoral Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.

Kehilangan Makna…

Tulisan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu 4 Agustus 2021. Esai ini karya Sholahuddin, aktif di Solopos Institute.

Memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-76 RI secara Daring

Opini ini ditulis Marwanto, dosen Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK IAIN Salatiga.