Permufakatan Yogyakarta

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (5/11/2018). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Harian Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id.

Solopos.com, SOLO — Disrupsi yang bermakna ”hal tercabut dari akarnya” sesungguhnya tak hanya terjadi di sektor bisnis atau lebih luas lagi di urusan perekonomian. Disrupsi juga terjadi di wilayah personal terkait keyakinan atas nilai-nilai ketuhanan.

Promosi Sejarah KA: Dibangun Belanda, Dibongkar Jepang, Nyaman di Era Ignasius Jonan

Saya memaknai disrupsi di tingkat personal, lebih khusus lagi pada urusan keyakinan atas nilai-nilai ketuhanan, ini terjadi tak hanya sekarang.

Realitas ini terjadi setiap kali nilai-nilai ketuhanan yang dibawa oleh gerakan transnasional—yang sangat variatif itu–memasuki labirin kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia.

Disrupsi personal ini kian masif kala isme-isme urusan ketuhanan yang bersifat transnasional ini mengalir ke mana-mana dengan sangat cepat karena bantuan teknologi komunikasi dan informasi.

Bisa jadi inilah yang kemudian memunculkan pemahaman ekstrem dan intoleran. Kasus perusakan tempat dan sarana ”labuhan laut” di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa waktu lalu adalah manifestasi dari disrupsi pada urusan ini.

Keyakinan tentang ketuhanan di sebagian kecil kalangan warga bangsa ini memanifestasi menjadi keyakinan—yang sesungguhnya—personal yang tak mengakar pada kaidah-kaidah kemanusiaan sesuai karakter budaya tempat mereka hidup.

Yang mengemuka kemudian adalah keyakinan personal yang dipaksa menjadi diskursus di ruang publik yang manifestasinya tentu saja intoleran, ahistoris, dan tercerabut dari akar nilai-nilai kebudayaan lokal.

Pemaknaan bahwa nilai-nilai ketuhanan itu mudah didialogkan dengan kebudayaan disingkirkan dengan semena-mena. Akibatnya adalah keyakinan ketuhanan itu menjadi tak berakar, eksklusif, ekstrem, dan yang pasti intoleran.

Sangat Penting

Realitas ini menjadi salah satu pokok diskusi para tokoh agama dan budayawan yang bertemu di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat-Sabtu (2-3/11) lalu (Harian Solopos edisi Sabtu, 3 November 2018).

Saya tak bisa menyaksikan langsung dialog agama dan kebudayaan yang menurut saya sangat penting itu. Saya hanya merasa beruntung karena mendapatkan teks Permufakatan Yogyakarta, Agamawan dan Budayawan yang merupakan kesimpulan akhir dari dialog ihwal agama dan kebudayaan tersebut.

Saya mendapatkan teks permufakatan hasil dialog yang difasilitasi Kementerian Agama itu di grup yang berisi para seniman dan budayawan se-Nusantara.

Ini grup yang membuat saya betah jadi anggota karena konten-konten yang dibagikan anggota dan didiskusikan selalu mengingatkan tentang keindonesiaan, tentang mencegah diri dari terdisrupsi di urusan kebudayaan.

Perubahan yang terjadi di tingkat global kini selalu berpengaruh pada aras lokal. Perubahan-perubahan itu acap kali mengguncang fundamental jati diri kita sebagai wong timur, bahkan sampai mengguncang aspek eksistensi dan jati diri personal.

Para agamawan dan budayawan yang hadir dalam dialog dua hari di Bantul itu sepakat hanya optimisme sebagai pemilik sah eksistensi dan kedauluatan (kebudayaan) Indonesia yang akan membuat kita mampu menjawab secara adekuat semua tantangan dan persoalan yang muncul akibat perubahan-perubahan skala global itu.

Di bagian awal permufakatanan itu ditekankan pendidikan yang disempurnakan secara berkelanjutan adalah wahana kita untuk meraih masa depan yang cerah melalui generasi-generasi baru yang (harus) menjadi bonus demografi yang tercerahkan.

Masa depan cerah yang bisa diwujudkan oleh agen-agen generasi bangsa yang tercerahkan tersebut tidak akan dapat tercapai bila kita bersama, baik sebagai  individu, bangsa, maupun negara, tidak mengoreksi—dalam skala besar dan skala kecil–dan tidak menciptakan perubahan yang signifikan di semua level/dimensi, yakni cara berpikir, merasa, bersikap, atau bertindak, baik dalam dimensi akal, fisik, mental, hingga spiritual.

Perubahan-perubahan tersebut antara lain harus terjadi pada kalangan agamawan dan budayawan dalam memahami dan mengatasi disrupsi yang terjadi dalam diri sendiri sehingga mengganggu bahkan merusak bukan saja iman (keyakinan) umat, tapi juga hubungan ideal dengan kenyataan sosial serta kultural lokal tempat ia berada.

Perubahan juga harus terjadi pada penghayatan serta pengamalan praktik-praktik keagamaan di seluruh negeri ini yang terbukti dalam sejarah yang panjang terintegrasi secara positif, konstruktif, dan produktif dengan praktik-praktik kebudayaan di setiap satuan etnik bangsa Indonesia.

Lima Strategi

Perubahan juga harus muncul di sektor pendidikan, baik umum maupun agama, formal maupun nonformal, dengan memahami dan melanjutkan secara lebih adekuat praksis dan makna pengajaran dalam dunia tradisi, termasuk kemampuan alamiah dalam mengakselerasi perkembangan zaman,  bagaimanapun radikalnya.

Ada lima strategi yang harus dijalankan bersama untuk mewujudkan perubahan signifikan di semua dimensti tersebut. Pertama, memosisikan kembali orang tua dalam peran sebagai guru paling awal dan mulia dalam proses pengajaran anak-anak Indonesia.

Perubahan signifikan pada level cara berpikir, merasa, bersikap, atau bertindak, baik dalam dimensi akal, fisik, mental, hingga spiritual harus dimulai dari keluarga.

Kedua, mengedepankan pengajaran berbasis akhlak yang berbasis pada pencerahan kalbu sebelum hal-hal lainnya. Ini harus dimulai dari pendidikan usia dini hingga usia sekolah menengah dengan menggunakan model-model yang menjadi panutan/teladan melalui aneka produk kebudayaan.

Aneka prodyk kebudayaan itu mencakup kesenian (sastra, teater, tari, seni rupa, musik) dan adat istiadat yang mengintegrasikan religiositas dan nilai-nilai tradisional.

Ketiga, memperbaiki dan mengembangkan bahasa agama yang mampu menghindarkan diri dari diksi, semantik, atau retorika yang jumud, intoleran, teologi yang berpihak, atau ideologi yang bertentangan dengan aktual, faktual, dan historis bangsa.

Keempat, mengatasi secara keras dan tegas mental rendah diri para peserta didik dengan contoh-contoh faktual tentang kenyataan-kenyataan keunggulan manusia Indonesia beserta produk-produk kulturalnya.

Kelima, menanamkan pemahaman dan praktik hidup sedalam-dalamnya bahwa agama–dengan segala pemahaman dan ibadahnya–bukanlah berarti segalanya.

Setara

Artinya, kehidupan manusia tidak selesaihanya dengan agama dan menafikan dimensi-dimensi hidup lainnya yang sesungguhnya setara peran dan fungsinya yang konstitutif.

Negara atau pemerintah tidak hanya berperan dalam memelihara, melayani, atau memfasilitasi. Pemerintah harus terus mengoreksi kekeliruannya, bahkan hingga tingkat sistematis dan menjadi inisiator dari perubahan-perubahan di semua level dimensi.

Termasuk, misalnya, menciptakan narasi yang dapat dan menjadi pijakan bersama (common ground) mulai dari soal siapa, dari mana bermula, hingga akan ke mana bangsa Indonesia.

Untuk mencapai semua itu, sikap dan perilaku kita sebagai manusia, kelompok, juga sebuah bangsa harus tetap kuat dilandasi nilai-nilai luhur sebagaimana dipraktikkan oleh leluhur bangsa Indonesia.

Nilai-nilai luhur itu adalah jujur, sabar, bersyukur (berterima kasih pada semua makhluk),  berkesetaraan, berbineka (pluralis dan multikulturalis) plus berwawasan kebangsaan, bergotong royong, disiplin dan bertanggung jawab, mandiri, saling mengasihi, santun (dalam berpolitik, bertutur, bersikap, dan berperilaku), menerima yang menjadi haknya bukan sebaliknya, mengedepankan laku (praktik dalam foot print, bukan hanya kognisi dalam bentuk footnote), dan keterbukaan (open minded).

Agamawan dan budayawan yan hadir dalam dialog itu dan merumuskan permufakatan adalah Abdullah Muhaimin, Acep Zamzam Noor, Agus Sunyoto, Agus Noor, Alissa Wahid, Aloysius Budi Purnomo, Banthe Sri Pannavaro, Fatin Hamama, Jamhari, John Titaley,  Zakiyuddin Baidhawy, Wisnu Bawa Tenaya, Wahyu Muryadi, Sudjiwo Agus Hadi (Sudjiwo Tedjo), Ridwan Saidi, Radhar Panca Dahana, Purwo Santosa, Pandita Mpu Jaya Prema (Putu Setia), Nasirun, M. Jadul Maula, Amin Abdullah.

Permufakatan Yogyakarta, Agamawan dan Budayawan ini tak akan bermakna tanpa diseminasi ke semua sektor dan lini kehidupan kita. Para penandatangan permufakatan yang berjumlah 20 orang itu (Ridwan Saidi tak membubuhkan tanda tangan) adalah manifestasi kehendak kita bersama untuk membangun bangsa yang besar dan berpijak pada jati diri kebudayaan kita.