Permohonan 109 Paspor di Imigrasi Blitar Ditangguhkan, Ada Apa?

Permohonan 109 paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Jawa Timur, ditangguhkan karena dicurigai bakal dimanfaatkan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan berangkat secara nonprosedural.

Permohonan 109 Paspor di Imigrasi Blitar Ditangguhkan, Ada Apa?

SOLOPOS.COM - Ilustrasi paspor. (wikipedia.org)

Solopos.com, BLITAR — Permohonan 109 paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Jawa Timur, ditangguhkan karena dicurigai bakal dimanfaatkan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan berangkat secara nonprosedural.

“Penangguhan permohonan paspor karena dicurigai sebagai TKI nonprosedural ada 109. Ini sejak triwulan pertama dan kedua di 2019,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar Muh. Akram di Blitar, pekan lalu.

Akram mengatakan petugas melaksanakan pemeriksaan mendalam terkait dengan pengajuan paspor dari warga, salah satunya dengan sesi wawancara. Dalam sesi itu, terdapat data yang dinilai masih kurang tepat sehingga permohonan paspor ditangguhkan.

“Prosedur penerbitan paspor ada tahapan wawancara. Dari situ data akan dikirim dan dilakukan BAP,” kata dia.

Akram mengaku pihaknya bisa memberikan izin pengajuan paspor bagi warga, namun data yang diajukan juga harus jelas, misalnya tujuan pengajuan paspor. Jika antara data dan sesi saat wawancara ternyata masih ada data yang diragukan, akan ditangguhkan hingga datanya dilengkapi.

Untuk diketahui, Imigrasi Blitar di triwulan pertama 2019 telah menerbitkan 9.924 paspor, sedangkan di triwulan kedua adalah 4.415 paspor. Di triwulan pertama jumlahnya cukup besar, karena bersamaan dengan pengurusan paspor untuk jamaah calon haji yang berada di wilayah hukum Imigrasi Blitar.

Sementara itu, untuk perpanjangan izin selama Januari-Juni ada 138 telah diberikan, yakni untuk perpanjangan izin tinggal kunjungan sebanyak 65, penerbitan izin tinggal terbatas 63 dan penerbitan izin tinggal tetap ada 10. Untuk izin tinggal terbatas mayoritas didominasi pelajar maupun mahasiswa.

Pihaknya selama awal 2019 hingga saat ini, juga sudah melakukan tindakan administratif keimigrasian, yakni pembayaran satu warga Thailand karena overstay atau melebihi batas izin tinggal selama 12 hari, serta melakukan deportasi pada empat orang warga Bangladesh yang overstay selama 64 hari.

Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya

Berita Terkait

Berita Terkini

Vaksinasi Merdeka Candi, Panglima TNI Targetkan 1 Juta Vaksin Per Hari

Panglima TNI mengatakan pelaksanaan vaksinasi merupakan strategi untuk menekan angka persebaran Covid-19, selain penerapan pola 3M dan 3T.

Kuartal II 2021, Perekonomian Jateng Tumbuh 5,66%

Berdasar data Badan Pusat Statisik, perekonomian Jawa Tengah (Jateng) mulai mengalami perkembangan positif di masa pandemi Covid-19 ini.

MCCC Solo Layani Konsultasi dan Monitoring Pasien Isoman secara Gratis

MCCC Menberikan layanan konsultasi selama 24 jam secara cuma-cuma.

FOTO : 41 Karya Seniman Dipamerankan Dalam ArtJog 2021

41 karya seni akan dipamerkan di ArtJog 2021

Petugas Rutan Purwodadi Siap Jadi Pendonor Plasma Konvalesen

Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Purwodadi, Kabupaten Grobogan siap menjadi pendonor plasma konvalesen bagi pasien Covid-19.

Valentino Rossi akan Balapan Mobil setelah Pensiun dari MotoGP

Valentino Rossi mengatakan sudah tidak kompetitif lagi di balapan Moto GP.

FOTO : Lukisan Wajah Greysia/Apriayani di Daun Kering

Apresiasi untuk atlet Indonesia peraih medali emas Olimpiade

Gawat! Gaji Bintara TNI AD Disunat Pimpinan

Andika akan merotasi beberapa anggota TNI yang dianggap terlibat dalam kasus ini.

Valentino Rossi Putuskan Berhenti dari MotoGP

Selama membalap di MotoGP, Velentino Rossi meraih tujuh gelar juara dan yang terakhir diraih pada musim 2009.

Vaksinasi di Sleman Sasar Ibu Hamil dan Kalangan Disabilitas

Ada sekitar 4.500 ibu hamil yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 di Sleman. Jumlah tersebut berdasarkan usia kehamilan antara 13-33 pekan.

Nusron Wahid Bela Eks Koruptor Jabat Komisaris BUMN

Nusron menilai tidak ada yang dilanggar Menteri BUMN dalam keputusannya mengangkat Emir Moeis.

Ekonomi RI Melesat, OJK Dorong Pemda Akselerasi Belanja Daerah

Belanja daerah memicu perluasan ruang pertumbuhan ekonomi baru, menyerap banyak tenaga kerja.