Perludem: Ada Jeda Antara Pemilu DPRD dengan Pemilu DPR dan Pilpres

Titi berpandangan Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan ruang penentuan pemberian jeda antar pemilu hanya diberikan kepada pembentuk undang-undang.

 Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 memungkinkan adanya jeda waktu antara pemilihan umum (pemilu) DPRD dengan pemilu DPR, DPD, dan Presiden. (Antara)

SOLOPOS.COM - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 memungkinkan adanya jeda waktu antara pemilihan umum (pemilu) DPRD dengan pemilu DPR, DPD, dan Presiden. (Antara)

Solopos.com, BANDUNG — Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 memungkinkan adanya jeda waktu antara pemilihan umum (pemilu) DPRD dengan pemilu DPR, DPD, dan Presiden.

“Putusan ini memberi ruang kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu, dalam pandangan saya, untuk melakukan dan mengambil terobosan terkait dengan tata kelola pemilu kita menuju 2024,” kata Titi ketika memberi paparan materi dalam seminar nasional bertajuk Problematika Masa Jabatan Kepala Daerah dan Pemilihan Serentak 2024 seperti dikutip Solopos.com dari Antara, Jumat (21/1/2022).

PromosiJake Daniels dan Para Pesepak Bola Gay dalam Pusaran Liga Inggris

Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilihan umum dapat saja menyepakati adanya jeda waktu antara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, serta pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Baca Juga: Pilkada 2020, Perludem: Dinasti Politik Refleksi Dinasti Partai Politik

Melalui putusan tersebut, Titi berpandangan Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan ruang penentuan pemberian jeda antar pemilu hanya diberikan kepada pembentuk undang-undang.

Mahkamah Konstitusi justru memberikan mekanisme baru yang disebut dengan ‘pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dapat saja menyepakati’.

“Jadi, kesepakatan antara pembuat undang-undang dan penyelenggara pemilu. Di sini sebenarnya yang menarik dari putusan MK Nomor 16 Tahun 2021 ini,” kata dia.

Baca Juga: Ketua PDIP Solo Minta Gibran Putra Jokowi Maju Pilkada 2024, Bukan 2020

Putusan tersebut, menurut Titi, dapat menjadi solusi setelah Pemerintah dan DPR memutuskan untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang Pemilu, tidak melakukan revisi Undang-Undang Pilkada, dan tidak melakukan revisi Undang-Undang Partai Politik.

“Kalau disebut berdasarkan kesepakatan antara pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu, ruangannya tersedia lebih fleksibel. Tidak harus melalui perubahan undang-undang,” ucap Titi.

Oleh karena itu, ia berharap agar pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu membuat kesepakatan strategis untuk mewujudkan pemilihan umum 2024 yang berkualitas.

Sumber: Antara

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berita Terkini

Selamat Harkitnas! Begini Sejarah 20 Mei Jadi Hari Kebangkitan Nasional

20 Mei sebenarnya merupakan hari lahirnya sebuah organisasai bernama Boedi Oetomo atau Budi Utomo pada 20 Mei 1908 atau 37 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Media Jangan Telan Mentah-Mentah Hasil Survei

Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik media yang menelan mentah-mentah hasil survei termasuk tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi.

Sejarah Hari Ini: 20 Mei 1908 Berdirinya Budi Utomo Sebagai Harkitnas

Beragam peristiwa bersejarah di berbagai belahan dunia terjadi dari tahun ke tahun pada 20 Mei.

2 Survei Kepuasan Jokowi Jauh Beda, Rocky: Surveyor Sedang Cari Remah

Rocky Gerung menyoroti dua hasil survei terhadap tingkat kepuasan Presiden Jokowi yang saling bertolak belakang padahal dirilis hampir bersamaan.

Kenaikan TDL Pelanggan 3.000 VA Berpotensi Tambah Beban Industri

Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik abagi pelanggan 3.000 volt ampere (VA) disesalkan pelaku industri yang tengah berjuang untuk bangkit setelah dihajar pandemi Covid-19.

Kompolnas: Briptu Tajir HSB Lakukan Kejahatan Korporasi

Albertus Wahyurudhanto mengatakan kasus penambangan emas ilegal, baju bekas, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat oknum Polri Briptu HSB merupakan kejahatan korporasi.

Akun Medsos Pejabat Singapura Diserbu Pendukung UAS

Hal itu merupakan buntut dari deportasi yang dilakukan Singapura terhadap UAS pada Senin (16/5/2022) lalu.

Fahri Hamzah: Pejabat Singapura Idap Islamphobia

Fahri Hamzah menilai pejabat Singapura mengidap  islamophobia lantaran menolak Ustaz Abdul Somad (UAS) masuk ke negara tersebut, beberapa hari lalu.

Kejagung Segera Tangkap Semua Tersangka Mafia Minyak Goreng

Febrie menyebutkan tersangka Lin Che Wei sempat membagikan uang hasil kejahatan mafia minyak goreng ke sejumlah pihak.

Dicap Halu, Yusuf Mansur: Saya Sedang Mengajari Bangsa Ini Bermimpi

Yusuf Mansur mengatakan, dirinya sedang mengajari bangsa Indonesia bermimpi agar mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. 

Tampil di Youtube Anak, Yusuf Mansur Sebut Dirinya Asal Ngomong

Yusuf Mansur mengaku dirinya bukan orang yang pandai, karenanya ia tidak banyak berpikir tapi banyak bertindak.

Menteri Muhadjir Sarankan UAS Jaga Lisan Agar Tak Diusir Singapura

Muhadjir Effendy menyarankan UAS untuk menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain.

Terduga Pembunuh Perempuan Muda di Kebumen Ternyata Sang Kekasih

R diketahui tinggal di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang tidak lain merupakan kekasih korban.

Polisi Pengedar Narkoba Coba Bunuh Diri di Sel

Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Kalimantan Barat, Budi Wibowo, membenarkan informasi adanya polisi yang mencoba bunuh diri.

Pendukung ISIS di Poso Serahkan Diri ke Polisi

Mrw, warga Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir menyerahkan diri di Desa Bahoea Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.