SOLOPOS.COM - Suasana Forum Group Discussion (FGD) mengenai Strategi Pendayagunaan Aset Daerah Pemkot Solo yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di The Sunan Hotel Solo, Rabu (11/8/2022).(Solopos/Wahyu Prakoso)

Solopos.com, SOLO — Perlu peta jalan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo secara optimal. Jangka pendeknya berupa pendataan aset Pemkot selama satu dua tahun.

Hal itu diungkapkan Kaprodi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), Evi Gravitiani dalam Forum Group Discussion (FGD) mengenai Strategi Pendayagunaan Aset Daerah Pemkot Solo yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di The Sunan Hotel Solo, Rabu (11/8/2022).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Evi, dalam jangka menengah pemanfaatan aset sesuai regulasi yang berlaku serta memperhatikan aspek tata ruang dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain mengelola aset dengan berupaya memenuhi batas minimal ruang terbuka hijau kota.

“Jangka panjangnya harus melihat referensi kota yang baik dalam penataan aset. Solo ini seperti di kota mana. Kota terutama di luar negeri. Di luar negeri aset bekerja, orangnya santai. Di sini aset menganggur, orangnya bekerja keras,” jelasnya.

Para peserta merupakan kepala dinas maupun perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Solo.

Baca Juga: Stadion hingga Makam, Aset Pemkot Solo Belum Dimanfaatkan Maksimal

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Solo, Sri Idayatno, menambahkan perlu ada database aset baik yang bersifat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung.

Salah satu aset Pemkot Solo berupa Taman Jayawijaya yang dibangun namun tidak memberikan PAD secara langsung. Namun adanya taman memicu kawasan ekonomi sekitar sehingga Pemkot Solo bisa mendapatkan PAD dari restribusi dan pajak.

Kepala BPKAD Kota Solo, Budi Murtono, menjelaskan pengelolaan aset menjadi isu hangat karena keterbatasan keuangan negara yang mengandalkan pendapatan pajak dan restribusi. Pemerintah daerah digerakkan untuk memanfaatkan asetnya.

“Kami membaca hasil studi dari bank dunia itu bahwa hampir semua pemerintah daerah punya aset publik dalam jumlah yang signifikan. Artinya Pemda punya aset lebih banyak dari pada perusahaan swasta namun belum banyak yang sadar untuk memanfaatkannya,” jelasnya.

Baca Juga: Pembebasan 2 Bangunan Aset Pemkot Solo Hambat Pembangunan Rel Layang Joglo?

Menurut dia, pemerintah pusat mendorong Pemda dalam mengelola keuangan dengan kehati-hatian serta akuntabel. Ada penghargaan pemerintah pusat kepada daerah yang berkinerja baik dalam mengelola uang rakyat.

“Beberapa isu yang sedang berkembang Wali Kota Solo sendiri dalam visi misinya salah satunya bahwa pemerintah daerah itu harus punya kemandirian keuangan daerah. Salah satunya bagaimana mengoptimalkan kerja sama dan pemanfaatan aset dan meningkatkan investasi daerah,” paparnya.

Dia mengatakan BPKAD Solo menangkap isu-isu ini menjadi rencana kerja. Dulu mellakukan pengelolaan keuangan namun juga mengelola aset lebih optimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya