PERLAMBATAN EKONOMI : Januari-Februari 2016, PHK Massal Landa 1.450 Pekerja

Perlambatan ekonomi membuat PHK massal terjadi dan menyebabkan 1.450 orang kehilangan pekerjaan.

Solopos.com, JAKARTA — Dalam dua bulan pertama tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sedikitnya 1.450 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tersebar di tujuh provinsi. Angka itu menunjukkan jumlah PHK meningkat dan meluas.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker, Hayani Rumondang, menjabarkan ketujuh daerah tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. “Saya tidak ingat detailnya, tetapi kebanyakan dari sektor tekstil dan minyak dan gas,” katanya di sela-sela konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Kemenaker, Rabu (17/2/2016).

Jumlah ini meningkat dan meluas dibandingkan dengan posisi Januari 2016 ketika jumlah PHK masih berkisar 1.300 pekerja di lima provinsi. Kendati jumlah PHK sudah mencapai ribuan, Hayani menuturkan hal ini bukan berarti menjadi sinyal bahwa tingkat PHK tahun ini akan lebih masif dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, jika dilihat trennya, jumlah PHK memang cenderung menurun. Tahun lalu, jumlah PHK tercatat sebesar 44.843 pekerja. Angka itu turun sekitar 37,2% dibandingkan dengan jumlah PHK tahun sebelumnya yang mencapai 77.687 orang.

PHK dalam dua tahun belakangan dipicu oleh deselerasi pertumbuhan ekonomi yang membuat daya beli menurun cukup tajam. Alhasil, industri padat karya seperti alas kaki dan tekstil pun kehilangan banyak permintaan dan harus mengencangkan ikat pinggang.

Sementara itu, jatuhnya harga minyak mentah dan komoditas tambang membuat sejumlah perusahaan di sektor migas pada akhirnya memutuskan untuk mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Hal ini adalah langkah untuk bertahan menghadapi depresiasi harga yang sangat dalam.

Sebelumnya, Kemenaker menyatakan pihaknya sudah mengantongi hasil klarifikasi terhadap beberapa perusahaan yang dikabarkan akan melakukan PHK. Hasil penelusuran tersebut menunjukkan sedikitnya 1.300 pekerja berisiko kehilangan pekerjaannya dengan berbagai skema, termasuk melalui penawaran pensiun dini.

Perusahaan yang diklarifikasi oleh tim khusus itu adaah PT Chevron Pacific Indonesia, PT Panasonic, dan Ford. Yang teranyar, Hayani menuturkan pihaknya sudah memastikan bahwa tidak ada PHK sepihak di pabrik Mitsubishi. Sebelumnya, beredar kabar bahwa perseroan memberhentikan 200 pekerjanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto menuturkan kondisi saat ini memang berat, terutama di tengah penurunan harga komoditas. “Harga komoditas yang turun juga bisa memicu perlambatan investasi dan kondisi perekonomian dunia juga menjadi tantangan untuk penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui PHK memang menjadi salah satu masalah yang tengah dihadapi. Namun, pemerintah terus berupaya mendorong penciptaan lapangan kerja dengan menggenjot minat investasi di sektor padat karya.