PERJALANAN DINAS FIKTIF: BPK Desak Pemerintah Perbaiki Sistem

Hadi Purnomo (JIBI/SOLOPOS/Dok)

JAKARTA -— Badan Pemeriksa Keuangan menginginkan adanya perbaikan sistem secara otomatisasi di kementerian dan lembaga pemerintahan,untuk menekan penyimpangan uang negara dalam bentuk perjalanan dinas fiktif.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan telah minta pada pengelola keuangan negara untuk mengotomatisasi semua biaya perjalanan dinasnya, sehingga bisa langsung disesuaikan dengan data sumber dana.

“Hal yang perlu diperhatikan pengadaan barang dan jasa, antara lain perjalanan dinas. [Caranya dengan] memperbaiki sistem. Kita telah minta semua pengelola keuangan negara mengotomasikan semua biaya perjalanan dinas sehingga matching-kan [dengan] data sumber,” kata Hadi menjawab pertanyaan wartawan usai BPK bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana, Kamis (4/10/2012).

Hadi mengatakan pemicu munculnya perjalanan dinas fiktif tersebut adalah adanya oknum yang kemungkinan menyiapkan tiket atau dokumen palsu.

Untuk itu, ujarnya, perlu ada adanya sistem yang saling terkait, baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga akan memudahkan untuk melakukan auditnya, dan mencocokkan kebenarannya.

“Oknum bisa saja mungkin menyiapkan tiket yang palsu, dokumen. Itu bukan tugas kita, tapi ini bisa diatasi. Kalau masing masing kemungkinan membuat otomatisasi,” kata Hadi.

Seperti diketahui Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyimpangan uang negara pada lembaga dan kementerian dalam bentuk perjalanan dinas fiktif .

Temuan BPK pada semester I/ 2012, kerugian negara akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus dengan nilai Rp77 miliar.