Solopos.com, WONOGIRI — Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri 2018 mendapat nilai 70,43 atau masuk kategori BB. Nilai itu meningkat signifikan dibanding 2017 lalu yang hanya 61,91 atau kategori B.
Wonogiri menjadi satu dari empat kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memperoleh nilai BB. Tiga daerah lainnya yakni, Banyumas dengan nilai 70,95; Kota Pekalongan 70,88; dan Cilacap 70,61.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dalam penilaian ini, Wonogiri mengungguli Solo yang mendapat 66,70 dan Semarang 67,92 di kategori B. Total ada 23 kabupaten/kota yang mendapat nilai kategori B. Sisanya sebanyak delapan kabupaten/kota mendapat nilai kategori CC, termasuk Sukoharjo berada di posisi terbawah dengan nilai 57,01.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memperoleh nilai 80,18 atau A. Bupati Joko Sutopo menerima hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) di Makassar, Selasa (19/2/2019).
Informasi yang dihimpun Solopos.com, Rabu (20/2/2019), ada lima komponen yang dinilai dalam SAKIP, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemkab Wonogiri 2018 yang diperoleh Solopos.com, perencanaan kinerja mendapat nilai 21,31 dari bobot 30, pengukuran kinerja 18,21 dari bobot 25, dan pelaporan kinerja 11,19 dari bobot 15.
Sementara evaluasi internal memperoleh nilai 7,28 dari bobot 10 dan capaian kinerja 12,45 dari bobot 20. Nilai masing-masing komponen tersebut naik dari nilai 2017.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Sri Rejeki Utami, saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu, mengatakan nilai akuntabilitas kinerja Pemkab Wonogiri berada pada level BB menunjukkan manajemen kerja Pemkab baik.
Manajemen kerja Pemkab dapat dilihat dari beberapa hal, yakni tingkat efektivitas, efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil atau outcome.
Dengan mendapatkan tingkat akuntabilitas kinerja BB berarti tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup memadai. Sementara pada tataran pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaran pemerintahan yang berorientasi pada outcome menunjukkan hasil baik.
Pada praktiknya, pemerintah menilai dari tataran perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis (renstra), dan rencana kerja (renja). Tiga dokumen tersebut harus selaras.
Pemkab dalam merealisasikan program harus berpijak pada rencana tersebut. “Tujuan utama pemerintah menilai akuntabilitas kinerja memang untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran sudah berorientasi pada hasil atau belum. Alhamdulillah sejak Wonogiri dipimpin Pak Bupati Joko Sutopo sejak 2016 nilainya meningkat terus,” kata perempuan yang akrab disapa Jeki itu.
Sebagai informasi, akuntabilitas kinerja Pemkab Wonogiri 2016 memperoleh nilai 58,59 atau CC dan 2017 61,91 atau B. Akuntabilitas kinerja Pemkab Wonogiri pada 2012 mendapat nilai 45,72 atau C dan 2013 naik menjadi 47,03 atau C.
Pada 2014 naik lagi menjadi 49,08 atau C dan 2015 nilai turun menjadi 46,43 atau C. Bupati Joko Sutopo sebelumnya sudah memprediksi nilai akuntabilitas kinerja pemerintahannya pada 2018 meningkat.
Dia telah merasionalisasi anggaran yang berkonsekuensi pada pemangkasan kegiatan. Dia melakukannya agar program lebih terarah sehingga berujung pada hasil yang dapat dinikmati masyarakat. Pada 2017 Pemkab tercatat menyelenggarakan 4.298 kegiatan, tahun lalu dipangkas menjadi 3.969 kegiatan, dan tahun ini menjadi 2.354 kegiatan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
