Solopos.com, SRAGEN — Program Agroforestry Tebu Mandiri (ATM) yang dilaksanakan Perum Perhutani membuat petani penggarap lahan milik perusahaan pelat merah itu di Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, waswas. Petani khawatir kehilangan mata pencaharian mereka.
Pada Rabu (2/11/2022), perwakilan petani penggarap didampingi Kades Jenar, Samto, mendatangi Kantor Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tangen, Sragen. Mereka ingin mengadukan lahan garapan mereka digaru menggunakan alat berat untuk Program ATM. Program itu dilaksanakan tanpa ada pemberitahuan.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Persoalan itu bermula saat Perum Perhutani menggulirkan program ATM tahun ini. BKPH Tangen mulai sosialisasi dengan berkirim surat kepada pemangku wilayah yang menjadi sasaran program, salah satunya di wilayah Tangen yang meliputi Desa Jekawal, Dukuh, Ngrombo, dan Sigit. Surat itu dikirim Januari 2022.
Pada Selasa (1/11/2022) lalu, sejumlah petani mendadak mendatangi Balai Desa Jenar untuk menemui Kades Jenar, Samto, yang mengadu tentang lahan garapan di lahan milik Perhutani digaru. Mereka khawatir kehilangan pencaharian sebagai petani penggarap lahan Perum Perhutani. Sebelumnya mereka bertahun-tahun menggarap lahan itu untuk tanaman jagung, padi, dan tebu.
Baca Juga: Emoh Kecolongan, Perhutani Gandeng Kejari Sragen Cek Kerja Sama dengan Petani
Samto menerima aduan itu dan berusaha memperjuangkan nasib warganya. Saat ditemui wartawan di kediamannya, Rabu, Samto menerangkan lahan Perum Perhutani yang digarap para petani Desa Jenar itu terletak di wilayah Dukuh Blontah masuk Desa Jekawal.
“Ini jelas rakyat yang dirugikan. Para petani ini sudah bayar sewa senilai Rp2,5 juta per hektare. Lahan itu menjadi sumber penghidupan para petani penggarap. Hasilnya tidak membuat mereka kaya tetapi bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, dan seterusnya. Kalau lahannya digaru itu bagaimana,” ujar Samto.
Samto memahami lahan itu milik Perum Perhutani, tetapi kebijakan yang diambil jangan sampai merugikan rakyat. Ia tidak masalah dengan program ATM asal ada komunikasi dengan petani.
Wagiyo, 51, warga Dukuh Jenar RT 002, mengaku menggarap lahan Perhutani seluas 1/8 hektare di Blontah, Jekawal, yang belakangan ditanami tebu. Setelah tebu dipanen, ujar dia, tiba-tiba alat berat datang dan menggaruh lahan itu.
Baca Juga: Mantan Junior Manager Perhutani Jadi Tersangka, Ini Kasusnya
“Kami merasa tidak ada pemberitahuan lebih dulu. Saya menggarap lahan itu dengan sewa Rp300.000 per panen. Kami hanya mengandalkan lahan garapan itu untuk kebutuhan hidup,” ujarnya.
Warga lain, Sukarno, 55, asal Bladokan RT 016, Jenar, mengaku menggarap lahan Perhutani seluas 1 hektare selama 30 tahun. Dulu tidak ada uang sewa sampai ada uang sewa senilai Rp2,5 juta per tahun. Dia inginnya tetap bisa menggarap lahan itu seterusnya tetapi belum lama ini ada alat berat meratakan lahan itu.
“Kami tidak diajak musyawarah lebih dulu, tahu-tahu lahan digaru,” ujarnya.
Kerja Sama Liar
Asisten Perhutani (Asper) BKPH Tangen, Sragen, Sunarto, menjelaskan petani penggarap asal Desa Jenar ini menggarap lahan di Desa Jekawal. Dalam kasus ini, ujar dia, mestinya mereka berkoordinasi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat, yakni LMDH Jekawal, soal kerja samanya.
Baca Juga: Perhutani KPH Surakarta Hormati Proses Hukum di Kejari Sragen
“Ketika ada program ATM tidak langsung pangkas tetapi dibicarakan dulu. Lahan mentah jadi matang juga diperhitungkan. Saya khawatirnya ada kerja sama liar. Selama ini Perhutani itu tutup mata karena banyak lahan Perhutani yang digarap warga tanpa ada perjanjian kerja sama,” jelas dia.
Sunarto mengatakan Perhutani berupaya menyelesaikan tanpa ada yang dirugikan. Ia menyebut dalam program ATM ini pun masyarakat dilibatkan. Persoalan lahan garapan yang kena ATM ini solusinya bisa dicarikan lahan pengganti di luar yang sudah ditetapkan untuk program ATM.
Sunarto siap mencarikan lahan pengganti untuk para petani di Desa Jenar. Dia mewanti-wanti kepada petani supaya membayar konstribusinya kepada petugas yang benar-benar ditunjuk Perum Perhutani karena uang itu masuk ke pendapatan negara.
Solusi yang ditawarkan Perum Perhutani itu akhirnya bisa diterima para petani dan Kades Jenar Samto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
