SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI)

Kapolres Karanganyar menerjunkan tim khusus untuk mengantisipasi isu suap yang menyeruak dalam perekrutan perdes.

Solopos.com, KARANGANYAR — Kapolres Karanganyar, AKBP Ade Safri Simanjuntak, membentuk tim khusus untuk menyelidiki ada atau tidaknya praktik politik uang dalam perekrutan perangkat desa (perdes) di kabupaten tersebut.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Bila ditemukan tindak pidana dalam proses tersebut, penegakan hukum akan dilakukan. “Kami sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini [perekrutan perdes]. Jika terbukti ada tindak pidana di dalamnya kami akan lakukan penegakan hukum,” tutur Kapolres saat dihubungi Solopos.com melalui telepon seluler (ponsel), Rabu (9/11/2016). Baca juga: Waspadai Modus Penipuan CPNS dalam Perekrutan Perdes.

Mantan Kasatlantas Polresta Solo itu mengimbau masyarakat Bumi Intanpari turut berpartitipasi aktif mengawasi perekrutan perdes. Bila ada informasi indikasi pelanggaran langsung laporkan polisi.

Seruan senada disampaikan Ketua Komisi A DPRD Karanganyar, Bagus Selo, saat diwawancara Solopos.com, Rabu. Dia menyatakan komisinya siap menerima aduan tindak suap atau politik uang dalam perekrutan perdes.

Menurut dia, pengawasan langsung dari masyarakat sangat strategis untuk mencegah praktik suap seleksi perdes. “Bila ada pelanggaran silakan laporkan ke Komisi A DPRD,” tutur dia.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku sudah mendengar rumor adanya suap atau uang pelicin dalam perekrutan perdes. Hanya pembuktiannya memang tak mudah.

“Mari kita awasi bersama pengisian perdes. Jangan sampai ada main mata di antara pihak-pihak terkait. Bila prosesnya berjalan profesional, kita akan mendapatkan perdes yang terbaik,” sambung dia.

Bagus meminta kepala desa (kades) dan camat profesional dan transparan dalam perekrutan perdes. Upaya intervensi dari pihak mana pun sebaiknya diabaikan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Karanganyar, Endang Muryani, menginstruksikan pengurus organisasi sayap partai dan semua kadernya untuk mengawasi intensif proses pengisian perdes.

Endang mengaku mendapatkan banyak laporan ihwal praktik money politics (politik uang) dalam proses itu. “Saya mendapatkan laporan adanya politik uang dalam proses perekrutan perdes saat ini. Kader partai saya minta aktif memantau di lapangan,” tutur dia.

Endang menyatakan akan melapor ke polisi bila ditemukan adanya praktik politik uang dalam perekrutan perdes. “Saya meminta Pemkab memaksimalkan pengawasan di lapangan. Kalau memang ada temuan, akan langsung kita laporkan ke polisi,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya