Perekrutan Anggota Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Lebih Mudah

Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sama dengan Pemilu 2019 karena berdasarkan regulasi yang sama, yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 Suci Handayani (Solopos/Istimewa)

SOLOPOS.COM - Suci Handayani (Solopos/Istimewa)

Solopos.com, SOLO — Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sama dengan Pemilu 2019 karena berdasarkan regulasi yang sama, yaitu Undang-undang Nomor  7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu 2024 dilakukan secara serentak yang mencakup lima jenis pemilihan, yaitu memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan memilih presiden dan wakil presiden.

PromosiAngkringan Omah Semar Solo: Spot Nongkrong Unik Punya Menu Wedang Jokowi

Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota—sebagai penyelenggara Pemilu 2024—dibantu badan ad hoc yang terdiri atas panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih).

Dalam waktu dekat KPU kabupaten/kota di Indonesia membuka pendaftaran anggota badan ad hoc  PPK  dan PPS. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilihan di tingkat kecamatan. PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kelurahan/desa.

Pada pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya, pendaftaran anggota badan ad hoc dilakukan secara manual. Kali ini pendaftaran anggota badan ad hoc untuk Pemilu 2024 dilakukan secara online menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA.

Ini apikasi berbasis website. SIAKBA digunakan untuk pendaftaran mandiri calon anggota PPK dan PPS dengan mengisi data dan mengunggah persyaratan secara digital. Siapa pun yang berminat harus membuat akun SIAKBA. Pemanfaatan teknologi informasi  ini  menjadi program prioritas KPU yang diharapkan  lebih  memudahkan dalam perekrutan anggota PPK dan PPS yang kompeten.

KPU mendorong agar terdapat sistem informasi yang mendukung dan menjadi alat bantu dalam tugas pengadministrasian anggota KPU dan badan ad hoc. Aplikasi ini mempermudah proses pendaftaran dan efisien dari sisi waktu. Pelamar bisa mendaftarkan diri d imana saja  dan kapan saja  dengan berbekal handphone atau komputer/laptop, tidak perlu repot-repot datang ke kantor KPU kabupaten/kota.

Pelamar juga bisa mengecek sendiri kelengkapan dokumen pendaftaran, bahkan bisa menambahka/melengkapi jika ada berkas yang belum lengkap. Untuk mendaftarkan diri sebagai anggota PPK dan PPS harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35.

Syarat itu adalah berusia paling minimal 17 tahun;  setia kepada Pancasila UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;  tidak menjadi anggota partai politik; berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;  mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Syarat lainnya, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan  tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Persyaratan umur anggota KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 tahun sampai 55 tahun, terhitung pada hari pemungutan suara.

Pelamar harus membuka laman https://siakba.kpu.go.id/login. Bagi yang belum mempunyai akun bisa melihat bagian kanan, tentang pendaftaran atau pembuatan akun.  Tuliskan  nama lengkap, alamat e-mail, dan nomor induk kependudukan (NIK). Setelah itu masukkan password dan konfirmasi password.

Dukungan Publik

Setelah itu klik  ”Register”. Pelamar harus mengecek kotak masuk e-mail. Lakukan aktivasi dengan membuka e-mail lalu klik ”Aktivasi Akun” untuk mengaktifkan akun SIAKBA.  Setelah bisa masuk atau login di SIAKBA, pelamar harus mengisi data diri, memilih seleksi dan mengunggah dokumen.

Setelah itu cek kelengkapan dokumen dengan ketentuan apabila lengkap maka pelamar akan menerima  tanda terima melalui e-mail. Apabila tidak lengkap, pelamar akan menerima pemberitahuan melalui e-mail untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu pendaftaran berakhir.

Setelah berkas lengkap,  cek hasil verifikasi administrasi. Apabila memenuhi syarat, pelamar dinyatakan lulus tahap verifikasi administrasi. Apabila tidak memenuhi syarat, pelamar dinyatakan tidak lulus.

Pada tahapan ini pelamar sudah selesai mendaftar dan selanjutnya menunggu informasi yang bisa dicek di SIAKBA untuk mengikuti seleksi lanjutan, yakni seleksi tertulis.

KPU Kabupaten Sukoharjo membutuhkan anggota badan ad hoc  PPK sejumlah 60 orang (12 kecamatan x lima orang), 501 anggota PPS (167 desa/kelurahan x tiga orang), anggota KPPS sejumlah 20.391 orang (2.913 TPS x tujuh orang), dan pantarlih 2.913 orang.

Dibutuhkan pula tenaga pendukung 36 orang sekretariat PPK  (12 x tiga orang), 501 orang sekretariat PPS, dan 5.826 orang petugas ketertiban TPS. Secara keseluruhan KPU Kabupaten Sukoharjo membutuhkan anggota badan ad hoc 30.228 orang.

Warga Kabupaten Sukoharjo yang memenuhi persyaratan untuk ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara Pemilu 2024 bisa mendaftarkan diri sebagai anggota badan ad hoc. Dengan dukungan ini, diharapkan  Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan sukses.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 17 November 2022. Penulis adalah anggota KPU Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah)

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Guru Era Metaverse

      Metaverse adalah dunia baru pelengkap dunia realitas. Menurut disrupto.co, meta adalah digital, sedangkan universe berarti semesta. Digabungkan menjadi semesta digital. Perwujudan metaverse tidaklah sesederhana itu.

      Efek Gibran

      Keberadaan Gibran sebagai Wali Kota Solo sekaligus anak Presiden Joko Widodo pasti berbeda dibandingkan dengan status wali kota atau bupati yang tak punya hubungan kekeluargaan dengan presiden.

      Angkringan

      Konon angkringan ada sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurut sejumlah sumber, angkringan lahir dari inovasi warga Kabupaten Klaten bernama Eyang Karso Dikromo pada 1930-an.

      Demokrasi ala Muhammadiyah

      Gawe Muhammadiyah wis rampung (hajatan besar Muhammadiyah telah usai). Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah telah berakhir. Kini Muhammadiyah dan Aisyiyah kembali bekerja untuk bangsa dan semesta.

      Wisata Wedding

      Para insan pariwisata Solo bisa berharap pernikahan Kaesang-Erina bisa menjadi momentum agar orang-orang luar kota yang punya budget cukup bisa menjadikan wedding di Solo sebagai pilihan. Bali bisa menjadi contoh adanya wisata wedding ini. Banyak orang luar negeri yang melaksanakan pernikahan di Balik karena eksotisme budaya dan tradisinya.

      Menyikapi Pro Kontra Gestur Jerman di Piala Dunia 2022

      Sikap FIFA melarang ekspresi politis di lapangan adalah gagasan utopis.

      Kecacatan Editor Tulisan

      Sistem media digital mereduksi kaidah struktur penulisan kata sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)—kini kembali ke Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).

      Buya Turun dari Menara Gading

      Dosen semestinyamengajar, meneliti, menulis, juga mendampingi masyarakat. Dosen ideal juga mengajak mahasiswa terjun ke masyarakat untuk melihat persoalan lalu mencarikan solusi. Blusukan dan berdialog dengan warga akar rumput.

      Dari Bon Raja, Taman Satwa Taru Jurug, hingga Solo Safari

      Cikal bakal Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) yang kini sedang direvitalisasi menjadi Solo Safari semula adalah kebun binatang di Taman Sriwedari yang dibangun pada 1901 dengan sebutan Kebon Raja atau Bon Raja.

      Aneka Masalah untuk Rektor UNS

      Universitas Sebelas Maret (UNS) baru saja menyelesaikan hajatan besar, yaitu transisi pemimpin atau pergantian rektor.

      Kaum Boro Harus Bali Ndesa Mbangun Desa

      Istilah kaum boro sangat lekat dengan Kabupaten Wonogiri. Banyak warga Kabupaten Wonogiri memiliki sejarah panjang dengan budaya merantau.

      Pencanangan Kampung KB

      Pencanangan kampung KB (keluarga berkualitas) di Kota Solo belum lama ini menarik untuk diperhatikan. Meski dicita-citakan dapat membawa harapan baru, yang patut untuk dipertanyakan adalah harapan siapakah itu?

      Banjir Kabar Banjir

      Semestinya urusan saluran air dan tata kelola lingkungan diperhatikan dengan baik sehingga banjir bisa dikendalikan serta bisa mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang.

      Bukan Radiator Springs

      Mereka khawatir jalan-jalan baru antarprovinsi ini membuat daerah-daerah jadi sepi karena tak ada pelaku perjalanan antardaerah yang mau mampir.

      Paradoks Implementasi Merdeka Belajar

      Program Merdeka Belajar sebagai ikhtiar memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan patut diapresiasi. Sebagai program transformatif banyak hal yang harus ditelaah secara kritis, antara lain, rapor pendidikan Indonesia dan program guru penggerak.