Perdagangan Karbon Rawan Ketidakadilan dan Meminggirkan Masyarakat Adat

Ichwan Prasetyo ,

Ichwan Prasetyo

Selasa, 2 November 2021 - 19:00 WIB

SOLOPOS.COM - Sejumlah sukarelawan menanam bibit mangrove di area hutan mangrove Lantebung di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/10/2021). (Antara/Arnas Padda)

Solopos.com, SOLO – Koalisi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Greepeace Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Forest Watch Indonesia (FWI) menilai rumusan perdagangan karbon adalah solusi palsu dalam mengatasi krisis iklim.

Perdagangan karbon menjadi salah satu perbincangan para pemimpin dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (KTT PBB) yang disebut COP26 pada 31 Oktober-12 November 2021. Negara-negara dalam KTT ini akan membahas upaya menekan peningkatan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.