PERBANKAN JATIM : Pemkab Malang Kaji Jaminan Kredit Nelayan

Perbankan Jatim dinilai kurang peduli terhadap penguatan modal nelayan. Pemkab Malang mencoba membuat terobosan.

Madiunpos.com, MALANG — Perbankan Jatim dinilai kurang peduli terhadap penguatan modal nelayan. Pemkab Malang mengkaji kemungkinan memberikan jaminan kredit bagi para nelayan sehingga perbankan berminat mendanai sektor tersebut.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Malang Nasri Abdul Wahid mengatakan secara prinsip pemkab setempat peduli kepada nelayan. Karena itulah upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka terus diupayakan.

“Termasuk memberikan akses permodalan ke bank dengan memberikan jaminan kredit,” kata Nasri di Malang, Minggu (17/5/2015).

Dengan diberikannya jaminan atas kredit perbankan terhadap nelayan berupa pembayaran premi asuransi yang ditanggung Pemkab Malang, maka bank menjadi lebih percaya diri untuk menyalurkan dananya ke nelayan.

Risiko Tinggi
Perbankan Jatim diharapkan tidak terlalu khawatir dalam menyalurkan kredit ke nelayan karena jika macet bisa ditanggung asuransi.

Selama ini, sektor kelautan dan perikanan masih dianggap risiko tinggi oleh perbankan karena mereka tidak banyak mengetahui tentang bisnis tersebut. Karena itulah, sampai saat ini penyaluran kredit perikanan masih sangat kecil.

Dengan banyaknya dana perbankan yang disalurkan kepada nelayan, maka kehidupan mereka diharapkan lebih sejahtera dan meningkat kondisi perekonomiannya. Yang menjadi masalah, kata dia, dari sisi aspek payung hukumnya. Intinya, apakah memberikan jaminan kredit bagi nelayan dibenarkan dari sisi peraturan perundangan ataukah sebaliknya. Yang juga perlu dihitung, dari sisi kemampuan pendanannya.

Kebutuhan untuk membayar premi asuransi untuk menjamin kredit nelayan perlu dihitung cermat. Intinya, apakah penjaminan tersebut masih dalam tingkat kemampuan keungan daerah untuk menanggunggnya atau sebaliknya. Karena itulah, Dinas Keluatan dan Perikanan Kab. Malang mengkaji masalah tersebut baik dari aspek legal maupun tingkat kemampuan keuangan daerah untuk penganggarannya.

Tergantung Rentenir
Sektor-sektor yang layak didanai perbankan Jatim, seperti biaya melaut, pembelian peralatan tangkap dan penggantian kapal menjadi kapal dengan tonase lebih tinggi. Dengan adanya biaya untuk melaut, maka dapat menghilangkan rantai ketergantungan nelayan kepada rentenir untuk membiayai melaut serta pembelian alat-alat tangkap.

Penggantian kapal menjadi berbobot besar diperlukan agar hasil tangkapan nelayan bisa lebih besar. Dengan kapal berbobot besar, maka nelayan bisa melaut hingga ke laut lepas, tempat ikan masih banyak ditemukan. “Jika melaut tidak di laut lepas, maka ikan yang diperoleh nelayan sedikit karena jumlahnya terbatas,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor OJK Malang Indra Krisna pihaknya mendesak Bank Jatim daerah untuk membiayai sektor kelautan dan perikanan, selain bank-bank yang telah melainkan launchingsecara nasional. Bank Jatim perlu terlibat dan menonjol dalam penyaluran pembiayaan untuk nelayan lewat Program Jariong (jangkau, sinergi, dan guideline) karena (Jaring) karena posisinya sebagai bank daerah, sedangkan nelayan yang dibiayai masuk dalam wilayah kerja bank tersebut. “Rencana launching di Malang dilaksanakan paling lambat pada September,” katanya.