Solopos.com, KARANGANYAR — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Karanganyar meminta Pemkab setempat segera mengangkat tenaga honorer perawat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Permintaan tersebut disampaikan terkait penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pada 2023 mendatang.
Ketua DPD PPNI Karanganyar, Warsono mengatakan saat ini masih ada 226 perawat yang masih berstatus tenaga honorer di Karanganyar.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Di sisi lain, penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah tersebut menjadi kekhawatiran bagi perawat jika mereka tidak segera terakomodasi atau diangkat menjadi PPPK.
Ia menjelaskan, di Karanganyar terdapat 1.430 perawat yang terdaftar dan sudah memiliki NIRA [Nomor Induk Registrasi Anggota]. Dan di antara mereka ada 226 yang berstatus sebagai tenaga honorer. Mereka tersebar di berbagai pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Karanganyar.
“Di Karanganyar ada 1.430 perawat yang terdaftar dan sudah memiliki NIRA. Dan ada 226 perawat yang berstatus sebagai tenaga honorer yang kami perjuangkan untuk dijadikan PPPK. Karena penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat ini jadi kekhawatiran,” ujarnya usai pelantikan DPD dan Dewan Pengurus Komisariat PPNI Karanganyar periode 2022-2027, Sabtu (11/6/2022) di Hotel Taman Sari Karanganyar.
Baca juga: Tenaga Honorer akan Dihapus, Rasio Guru-Murid di Sukoharjo Sudah Ideal?
Oleh sebab itu, ia meminta kepada Pemkab Karanganyar agar mengakomodasi honorer tenaga kesehatan ini menjadi PPPK. “Kami berharap kepada Pak Bupati supaya mereka diangkat jadi PPPK secara bertahap,” imbuhnya.
Warsono juga meminta agar seleksi PPPK bagi mereka dipermudah. “Usia mereka sebagian lebih tua daripada yang lain. Kalau seleksinya tidak dipermudah atau tidak dibedakan dengan yang lain, yang baru lulus kuliah, kami khawatir mereka yang tua ini tidak lolos. Apalagi mereka ada yang sudah hampir 20 tahun mengabdi,” harapnya.
Baca juga: Disebut akan Gantikan Tenaga Honorer, Berapa Gaji Outsourcing?
Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan pihaknya akan berupaya memperjuangkan tenaga honorer perawat ini untuk diakomodasi dalam rekrutmen PPPK.
“Ya kita perjuangkan,” ujarnya singkat sebelum mengikiti rapat virtual dengan pemerintah pusat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
