SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI)

Perangkat desa Boyolali, pengisian perangkat desa di Boyolali mulai digoyang dengan adanya calo pengisian perdes.

Solopos.com, BOYOLALI–Agenda pengisian perangkat desa (perdes) di 261 desa di Boyolali kian dekat. Isu tentang calo perdes pun mulai menghangat. Warga yang berminat menjadi perangkat desa atau sekretaris desa mulai diiming-imingi dan dijanjikan bisa duduk di kursi perangkat dengan tarif tertentu.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

“Saya ditawari sama sukarelawan, ingin jadi sekdes nggak? Tapi uangnya sampai Rp200 juta. Kalau mau bayar, ditanggung jadi,” kata warga Selo, yang enggan disebutkan namanya, saat berbincang dengan Solopos.com, Kamis (31/3/2016).

Dia tidak memerinci siapa sukarelawan yang dia maksud. “Ya pokoknya sukarelawan, gitu aja. Dia nawarin Rp200 juta. Tapi ya saya geguyu [tertawai] saja. Uang cap apa itu? Gaji perangkat hanya Rp2,4 juta kok minta uang muka Rp200 juta, kapan bisa balik modal,” kata orang tersebut.

Menurut dia, calo tidak hanya beredar di wilayahnya. Di kecamatan lain, calo perangkat juga gentayangan dengan tarif perangkat desa berkisar Rp150 juta hingga Rp200 juta.

Sedianya, dia juga berminat untuk menjadi perangkat desa atau sekretaris desa. Namun saat ini dia belum mendapatkan sosialisasi terkait prosedur penjaringan dan seleksi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang baru saja digedok DPRD Boyolali. “Saya ingin lihat perdanya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Belum apa-apa hla kok ada yang ngobo jadi calo,” ujar dia.

Seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di salah satu desa di Kecamatan Andong, juga mulai mendengar rumor soal calo perangkat desa. Namun demikian, sejauh ini dia belum bisa menemukan fakta itu. “Memang banyak yang bicara soal calo perangkat, terutama obrolan di kampung-kampung. Kalau mau jadi sekdes uangnya sekian juta, kaur sekian juta, dan seterusnya. Hanya orang-orang yang berbicara itu juga tidak secara jelas menyampaikan siapa yang menerima uang itu, dan siapa yang bisa menjanjikan atau bertanggung jawab untuk bisa lolos seleksi perangkat desa,” ujar dia.

Calo perangkat desa, ujar dia, mulai ‘gentayangan’ begitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memastikan pengisian perangkat desa akan dilakukan tahun ini. Warga juga antusias dengan agenda ini. “Isu pengisian perangkat desa memang sudah sangat menghangat belakangan ini. Namun sejauh ini prosedur penjaringan dan prosesnya seperti apa belum jelas,” kata sumber tersebut.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Arief Wardianta, menjelaskan April ini sedianya Pemkab sudah berproses untuk merekrut perangkat desa. Namun, saat ini Bagian Pemdes masih menyusun peraturan bupati yang mengatur secara teknis penyaringan, penjaringan, seleksi, persyaratan teknis, dan sebagainya.

“Setelah penyusunan perbup selesai, masih akan dievaluasi Gubernur Jateng. Mudah-mudahan tidak lama sehingga kami bisa secepatnya sosialisasi dan merekrut perangkat desa,” kata Arief.

Soal calo perangkat desa, Arief tak mau ambil pusing. Menurut dia, perekrutan perangkat besar-besaran tahun ini sangat wajar jika diikuti dengan munculnya calo-calo. “Calo di mana-mana pasti ada. Apalagi kalau kaitannya dengan jabatan, mau pemilihan  perangkat seperti ini pasti isu calo mulai gentayangan. Calo itu kan sebenarnya mung golek-golek.”

Arief belum pernah mendengar secara langsung soal calo perdes ini. Namun, isu calo pernah menimpanya saat menjadi camat Juwangi beberapa tahun lalu. Saat pemilihan kepala desa, dia dituduh menjadi calo dan menerima uang jutaan. “Dulu semuanya kades perangkat sampai saya kumpulkan. Katanya yang pegang kunci jawabannya kan camat, katanya camat mengkondisikan.”

Dia meminta warga yang mau menjadi perangkat desa mengikuti prosedur normatifnya saja. “Jangan percaya calo.” Penjaringan calon perangkat desa ada di tingkat desa dan penyaringan ada di tingkat kecamatan. “Lolos tidaknya tetap tergantung hasil tes dan ujian,” tegas Arief. Seperti diketahui, saat ini sekitar 300 posisi perangkat desa di 261 desa di Boyolali kosong.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya